MORATORIUM TKI, SIAPA YANG MERUGI?

Sejumlah petinggi pemerintahan berkumpul di Istana Presiden. Rabu itu, 22 Juni 2011, rapat kabinet terbatas digelar dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir Wakil Presiden Boediono, dua menteri koordinator, dan empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Di rapat penting ini pemerintah mengambil keputusan drastis: memberlakukan moratorium atau menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 1 Agustus 2011, hingga Saudi menandatangani kesepakatan perlindungan TKI.

"Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah teknis dari semua aspek sebagai konsekuensi pelaksanaan keputusan moratorium," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

Keputusan itu diambil setelah muncul gelombang amarah publik atas pemancungan Ruyati binti Satubi, TKI asal Bekasi, di Arab Saudi.

Moratorium serupa pernah diberlakukan terhadap Malaysia, Kuwait, dan Yordania. Bahkan, untuk dua negara terakhir, kebijakan itu mengarah pada penghentian pengiriman TKI secara permanen. Moratorium untuk Malaysia berakhir Juni kemarin. 


Nasib buruh migran kita memang memilukan. Data Bank Indonesia mencatat 30 persen TKI pernah menerima perlakuan buruk saat mencari nafkah di negara lain. Dari jumlah itu, 39 persen kasus dialami pekerja pria. Selebihnya menimpa TKW.

Laporan BI yang dibuat bekerja sama dengan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) itu menyebutkan perlakuan buruk yang diterima TKI juga terkait gaji. Jumlah kasus ini mencapai 40 persen. Rata-rata mengalami pemotongan gaji. Pada kasus lain, gaji mereka telat dibayar, ditahan, tak sesuai kontrak, bahkan diambil.

Padahal, tak terbantahkan lagi, gaji para TKI itu adalah penopang penting devisa negara. Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI tahun 2008 menyebutkan nilai transaksi pengiriman uang TKI setiap tahun cenderung meningkat. Nilai transaksi remitansi pada 2005 mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp49,5 triliun. Lima tahun kemudian, nilainya melonjak menjadi US$6,73 miliar atau sekitar Rp61 triliun.

Bahkan, data transaksi remitansi yang dirilis Bank Dunia pada 2010 mencatat jumlahnya mencapai US$7 miliar.

Tahun ini, untuk periode tiga bulan pertama, transaksi remitansi telah mencapai US$1,6 miliar. Per April 2011, sudah tercatat US$2,22 miliar. Rata-rata TKI mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke Tanah Air.

Negara kawasan Asia mendominasi pengiriman uang terbesar, yaitu 64 persen. Malaysia tercatat sebesar US$2,6 miliar (68 persen), diikuti Hong Kong US$417 juta (11 persen), dan Taiwan US$358 juta (9,4 persen).

Dari kawasan Timur Tengah dan Afrika tercatat 35 persen dari total transaksi remitansi. Arab Saudi merupakan penyumbang dengan nilai US$1,7 miliar (83 persen), disusul Uni Emirat Arab sebesar US$145 juta (7 persen), dan Yordania serta Suriah masing-masing US$84 juta (4 persen).

BI mencatat, dampak ekonomi maupun sosial dari remitansi TKI sangat tergantung pada penggunaan akhir uang tersebut. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan survei BI, 57 persen responden menjawab bahwa uang yang dikirim digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumsi.

Selain itu, 30 persen responden menggunakan uang remitansi untuk
membangun atau memperbaiki rumah, dan membiayai sekolah anak atau saudara (26 persen). Sementara itu, untuk penggunaan uang terhadap hal-hal yang bersifat investasi pada umumnya dilakukan dalam bentuk modal usaha (10 persen) dan pembelian tanah atau pekarangan (10 persen). Jadi, secara umum, survei menyimpulkan remitansi TKI mendorong peningkatan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut BI, jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I 2011 mencapai 48 ribu orang lebih. Jumlah terbanyak di Arab Saudi sebanyak 17.890 orang, disusul Malaysia 9.000 orang. Tapi, LSM Migrant Care menyatakan saat ini jumlah TKI di Arab Saudi ada 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta, Hong Kong 130 ribu, dan Singapura 80 ribu.

***

Lantas, bagaimana dampak ekonomi moratorium TKI ini?

Meski nilai transaksi remitansi bakal menciut dan berpotensi memangkas devisa, pemerintah meyakini moratorium tidak akan berdampak pada anggaran pemerintah. "Pengurangan devisa sama sekali tidak terkait dengan anggaran, tapi lebih ke neraca pembayaran," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kepada VIVAnews.com, Kamis, 23 Juni 2011.

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, menilai, meski moratorium akan menurunkan jumlah pengiriman uang, kondisi itu menurut dia bisa dijadikan momentum untuk penguatan ekonomi domestik. Caranya, antara lain dengan mendorong para TKI menjadi wirausaha melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pun menilai ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk memberdayakan TKI, salah satunya melalui gerakan kewirausahaan dan peningkatan daya saing industri. "Kalau dua hal itu digalakkan, masalah lapangan kerja bagi TKI bisa terselesaikan," ujar Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa.

Namun, Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan, tak seoptimistis itu. Dia mengingatkan, karena moratorium itu, angkatan kerja Indonesia bisa tidak tertampung. Akibatnya, angka pengangguran tentu bakal melonjak. Kendati begitu, Rusman menilai jumlahnya tidak akan signifikan. "Kalau 1,5 juta TKI yang ada di Arab Saudi kembali ke Indonesia dan tidak dapat pekerjaan, itu relatif kecil dibandingkan angkatan kerja sebanyak 120 juta jiwa," katanya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga mengakui dampak moratorium ini berpotensi memicu pengangguran hingga 36 ribu orang. Untuk itu, pemerintah telah mengantisipasi dampaknya dengan mengupayakan membuka 2,5 juta lapangan kerja baru dalam satu tahun. "Itu solusinya," ujarnya.

Yang menarik, meski data BPS menyebutkan pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2011 ada di level 6,8 persen, data BI tentang penempatan TKI keluar negeri menunjukkan tren penurunan. Per April 2011, jumlah pengiriman TKI baru mencapai 168 ribu orang. Angka tersebut turun 8,72 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 184 ribu orang.

"Penurunan itu masih disebabkan kebijakan moratorium penempatan TKI ke Malaysia, Kuwait, dan Yordania yang masih berlaku" ujar Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A. Johansyah.

Angka penempatan TKI di Malaysia dalam tiga tahun terakhir pun menunjukkan penurunan signifikan--dari 255,6 ribu orang pada 2008 menjadi 125,9 ribu pada 2009. Setahun kemudian, angkanya merosot lagi menjadi 115,6 ribu orang. "Penurunan masih akan dialami tahun ini. Terlihat dari angka hingga April 2011 baru sebanyak 33,4 ribu orang," katanya.