Menurut Pastika, di wilayah tempat terjadi bentrok, warga pendatang dari Bali yang memegang roda perekonomian di sana. Diakuinya, terjadi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut, antara transmigran dari Bali dan penduduk lokal.
Di tempat terpisah, pengamat sosial, Made Mudarta mengatakan, dalam program transmigrasi yang dilakukan pemerintah, mestinya harus mengadopsi nilai kearifan lokal. "Harusnya mengikuti konteks kearifan lokal genius di suatu wilayah. Transmigran jangan dikelompokkan ke dalam suatu wilayah tertentu," kata Mudarta saat berbincang dengan VIVAnews, Kamis 1 November 2012.
Menurutnya, jika dikelompokkan dalam satu wilayah, akan muncul kepentingan kelompok. Walaupun begitu, Mudarta tetap setuju program transmigrasi terus dilanjutkan. Apalagi, mengingat terjadi kesenjangan penduduk di suatu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Program ini tak boleh berhenti. Dalam konteks pemerataan ekonomi, hal itu baik. Tetapi, sangat bahaya jika mengkluster transmigran dari suatu wilayah tertentu," ujarnya.
Hal yang harus dilakukan pemerintah, menurut Mudarta, membuat transmigran ini membaur dengan warga lokal. Membuat semacam integrasi sosial. Sebelum diberangkatkan, transmigran juga harus diberi tahu soal kearifan lokal setempat. Sehingga, siap beradaptasi.
Krisis ekonomi
Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dan transmigrasi, Imam Munawir menegaskan, krisis ekonomi berdampak pada kebangkrutan perusahaan nasional di Indonesia. Hal ini memicu pengangguran dan mendorong transmigrasi.
"Selain pengangguran, peluang kerja atau kesempatan kerja juga makin sedikit, sehingga mendorong masyarakat untuk transmigrasi. Tentu yang diharapkan adanya perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik," ujar Nawir.
Program transmigrasi, Nawir melanjutkan, harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur daerah tujuan transmigrasi. "Itu harus dilakukan menyeluruh, baik kawasan transmigran maupun kawasan masyarakat setempat. Dapat diistilahkan tidak ada "anak emas", baik masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat," katanya.
Hal lain yang patut diperhatikan menurut Nawir adalah peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Baik bagi masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat.
"Dengan kemajuan infrastruktur daerah dan kemampuan SDM akan mampu membangkitkan kreatifitas masyarakat. Hal ini dapat menggerus perbedaan antara masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal," katanya.
"Program ini tak boleh berhenti. Dalam konteks pemerataan ekonomi, hal itu baik. Tetapi, sangat bahaya jika mengkluster transmigran dari suatu wilayah tertentu," ujarnya.
Hal yang harus dilakukan pemerintah, menurut Mudarta, membuat transmigran ini membaur dengan warga lokal. Membuat semacam integrasi sosial. Sebelum diberangkatkan, transmigran juga harus diberi tahu soal kearifan lokal setempat. Sehingga, siap beradaptasi.
Krisis ekonomi
Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dan transmigrasi, Imam Munawir menegaskan, krisis ekonomi berdampak pada kebangkrutan perusahaan nasional di Indonesia. Hal ini memicu pengangguran dan mendorong transmigrasi.
"Selain pengangguran, peluang kerja atau kesempatan kerja juga makin sedikit, sehingga mendorong masyarakat untuk transmigrasi. Tentu yang diharapkan adanya perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik," ujar Nawir.
Program transmigrasi, Nawir melanjutkan, harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur daerah tujuan transmigrasi. "Itu harus dilakukan menyeluruh, baik kawasan transmigran maupun kawasan masyarakat setempat. Dapat diistilahkan tidak ada "anak emas", baik masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat," katanya.
Hal lain yang patut diperhatikan menurut Nawir adalah peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Baik bagi masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat.
"Dengan kemajuan infrastruktur daerah dan kemampuan SDM akan mampu membangkitkan kreatifitas masyarakat. Hal ini dapat menggerus perbedaan antara masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal," katanya.
No comments:
Post a Comment