KPU di antara Putusan MK dan MA

KOMISI Pemilihan Umum hari-hari ini tidak hanya dikepung kawat berduri, tapi juga dikelilingi masalah yang bertubi datang silih berganti. Belum lagi KPU melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghitungan suara tahap III, kini Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan terkait dengan penghitungan suara tahap II.

Dua keputusan lembaga tertinggi di bidang hukum itu tentu saja membawa implikasi bagi KPU. KPU harus mengubah keputusannya mengenai perolehan jumlah kursi maupun caleg terpilih.

Yang diuji MK dan MA adalah Peraturan KPU No 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan KPU No 15 di antaranya mengatur bahwa penghitungan tahap III, sisa suara yang ditarik ke provinsi adalah sisa suara yang hanya terdapat di daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. Peraturan KPU itu dibatalkan MK dan memerintahkan KPU kembali ke Pasal 205 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Adapun putusan MA membatalkan peraturan KPU yang sama menyangkut pasal penghitungan suara tahap II dan kembali menggunakan Pasal 205 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Jika keputusan MA tersebut dilaksanakan, sekitar 66 kursi DPR akan berubah posisi.

Keputusan MA tersebut membawa berkah bagi empat partai politik. Partai Demokrat akan menangguk tambahan terbanyak yakni sekitar 30 kursi. Dengan demikian jumlah kursi Partai Demokrat bertambah dari 150 kursi menjadi 180 kursi, Golkar membengkak dari 107 kursi menjadi 125, PDIP bertambah dari 95 menjadi 111, dan PKB bertambah dari 27 menjadi 29 kursi.

Sebaliknya bagi lima partai politik, keputusan MA menjadi malapetaka. Partai Hanura akan kehilangan 12 kursi dari 18 kursi menjadi 6 kursi. Partai Gerindra akan berkurang dari 26 kursi menjadi 10, PKS akan kehilangan 7 kursi dari 57 menjadi 50, PAN berkurang dari 43 menjadi 28, dan PPP berkurang dari 37 menjadi 21 kursi.

Persoalan utama adalah apakah MA berwenang mengadili kasus pemilu? Konstitusi menugaskan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan tugas MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Bagi sebagian orang, MA berwenang menguji peraturan KPU, sedangkan bagi sebagian lain MA tidak lagi berwenang karena semua sengketa pemilu diselesaikan di MK. MA dinilai telah memasuki ranah MK. Apalagi dalam keputusannya MA juga memerintahkan KPU menunda pelaksanaan keputusan No 259/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan caleg terpilih.

Keputusan MA itu tidak sekadar berimplikasi pada bagi-bagi kursi di DPR, tapi juga bisa menggoyahkan seluruh sendi demokrasi yang sedang dibangun. Perubahan alokasi suara dan kursi di DPR akan melahirkan keraguan akan keabsahan partai-partai pengusung calon presiden. Jika keraguan itu berlanjut, akan bermuara pada keabsahan presiden terpilih.

Kita menunggu kecerdasan KPU untuk menyiasati keputusan MK dan MA tanpa menimbulkan guncangan yang berarti. Jangan sampai keputusan KPU melahirkan lagi gugatan baru seakan tak berujung.

Related Posts :

0 komentar:

Poskan Komentar

 

AKU DI PERSIMPANGAN JALAN

Kebingungan saat ini berkecamuk di otak dan dada. Yang kubingungkan adalah kebenaran paling benar itu apa? Siapa? dan Bagaimana? Termasuk tawaran konsep kehidupan setelah mati yang ditawarkan para agamawan yang bersumber dari kitab suci masing masing. Bahkan dalam satu agamapun terdapat berbagai penafsiran tentang kehidupan ke depan setelah mati. Ataukah setelah mati ya habis dan selesai, sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh ilmuwan yang tidak beragama, yang mendasarkan pada penelitian fakta fakta alam? Itulah kini yang kadang berkecamuk di otakku, dan kukira banyak berkecamuk pada jutaan manusia lain di bumi ini.
Untuk agar kita tidak teromabang ambing kita harus meyakini dan memilih konsep konsep itu yang kita anggap paling benar. Baik itu yang berdasarkan agama maupun yang bukan berdasarkan agama.
Dan mungkin kalau aku memilih yang berdasarkan agama yang kuanut, meski kadang masih terombang ambing. Dalam hal ini. dosa besarkah aku?

SURAT NOORDIN M TOP KEPADA BAGUS TV

Ekslusif BAGUSTV.com kami redaksi bagustv.com menerima e-mail dari seseorang yang mengaku Noordin M top berikut isi e-mail tersebut: Assalamualaikum Wr. Wb Saya Noordin M Top mau membenarkan bahwa yang meninggal di temanggung Adalah Ibrohim Alias Boim,Sebenarnya saya memang pada waktu itu berada di Temanggung dengan kedua pengawal Saya dan Ibrohim,Tetapi pada waktu Pegepungan saya berhasil lolos dari kepungan polisi.Saya tidak akan pernah menyerah sebelum amerika beserta sekutunya keluar dari irak atau negara islam lainnya.Kami mempunyai landasan mengapa kita akan terus meneror orang asing: 1. Sebagai Qishoh (pembalasan yang setimpal) atas perbuatan yang dilakukan oleh Amerika dan antek-anteknya terhadap saudara kami kaum muslimin dan mujahidin di penjuru dunia 2. Menghancurkan kekuatan mereka di negeri ini, yang mana mereka adalan pencuri dan perampok barang-barang berharga kaum muslimin di negeri ini 3. Mengeluarkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Terutama dari negeri Indonesia 4. Amaliyat Istisyhadiyah ini sebagai penyejuk dan obat hati buat kaum muslimin yang terdholimi dan tersiksa di seluruh penjuru dunia Yang terakhir ….. bahwasanya Amaliyat Jihadiyah ini akan menjadi pendorong semangat untuk ummat ini dan untuk menghidupkan kewajiban Jihad yang menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan Khilafah Rosyidah yang telah lalu, bi idznillah. Dan kami beri nama Amaliyat Jihadiyah ini dengan : “SARIYAH JABIR” الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia Abu Mu’awwidz Nur Din bin Muhammad Top

PUTRIKU NURUL ILMI AINUT TIJAR HAMAMI

PKS JADI PARTAI TERBUKA BAGI NON MUSLIM, BLUNDERKAH?

Langkah PKS yang menjadi partai terbuka dengan memberikan peluang kepada non muslim menjadi anggota dan malah menjadi pengurus partai sangat beresiko.

Demikian dikatakan peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi menyikapi strategi marketing politik yang dilakukan PKS dengan merubah citra dari partai konservatif menjadi partai terbuka. Sebagai bukti, PKS membuka pintu bagi kaum non muslim untuk bergabung. Soal mendulang perolehan suara ini, Burhanuddin Muhtadi pesimis. Kalau itu dilaksanakan, kata dia, PKS akan menghadapi dua resiko.

Pertama, tidak mudah bagi PKS untuk menyakinkan basis tradisional PKS yang konservatif terhadap perubahan citra tersebut, apalagi membuka bagi non muslim untuk bergabung. Kalau mereka tidak menerimanya karena merasa perubahan itu membuat PKS jauh dari tujuan awal didirikan, maka basis tradisional PKS, kata Burhanuddin, beramai-ramai pindah ke partai lain.

Kedua, non muslim sendiri tidak mudah dibujuk untuk bergabung, atau diyakinkan untuk bergabung. Pasalnya, karena PKS sudah terlanjur diindentikkan dengan partai Islam yang konservatif.

Sebelumnya di arena Munas ke II PKS, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq mengatakan, pihaknya tidak perlu risau akan ditinggalkan kaum muslim dengan terbukanya PKS bagi non muslim. Ini lantaran, PKS masih tetap berasaskan Islam dan Pancasila.

ANAKKU BELAJAR AKTING, BAJU MLOROT

AROGANSI AMERIKA SERIKAT


Argumentasi Amerika Serikat (AS) selaku kiblat demokrasi yang sudah tertanam di benak masyarakat perlu dievaluasi lagi. Pasalnya, implementasi di Indonesia jauh lebih maju ketimbang AS dalam banyak persoalan. Buktinya, AS belum menerapkan sistem pemungutan suara one man, one vote, one value (satu orang satu suara, satu pilihan, dan satu nilai).Demokrasi kita jauh lebih maju dari Amerika. Kita lihat sampai saat ini belum sekalipun calon presiden yang berasal dari kaum hawa, apalagi presiden. Begitu juga dengan calon wakil presiden, hanya kali ini perempuan yang diusung menjadi wakil presiden. Selainnya belum pernah

Kita bisa lihat, Israel terlalu dianak-emaskan terutama dalam persoalan nuklir. Sedangkan Iran yang baru akan membuat instalasi sudah dipersoalkan. Padahal tujuan pembangunan pembuatan reaktor nuklir tersebut murni untuk damai dan kebutuhan energi listrik

Sekarang kita tak butuh lagi penatar demokrasi dari Paman Sam. Amerikalah yang perlu belajar demokrasi dengan Indonesia. Namun semua ini belum sepenuhnya difahami sebagian besar pemimpin bangsa. Sehingga, kita masih mengagung-agungkan implementasi demokrasi Amerika. Padahal itu tidak bagus

Sudah saatnya pemerintah mengalihkan perhatiannya kepada Negara Timur Tengah. Kita mengetahui, krisis global sekarang ini tak terlalu berimbas terhadap negara-negara Teluk. Bursa mereka malah naik, bukan melorot. Jadi tak salah kiranya pemerintah membangun hubungan yang lebih hangat dengan Timur Tengah