Ketika Hacker Lebih Menakutkan Ketimbang Teroris. Tidak hanya berbahaya bagi keamanan negara, tapi juga ekonomi dunia

Masih ingat isu peretasan terhadap data kartu debit nasabah bank yang terjadi pertengahan Mei tahun ini? Sebanyak 1.204 kartu debit diduga digandakan dan sebanyak 6 ATM kemungkinan besar pernah dipasang skimmer.

Hacker berupaya menyusup ke sistem pengamanan kartu nasabah bank tersebut. Namun, bank bertindak cepat dengan melakukan pemblokiran ribuan kartu debit itu.

Aksi hacker tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Survei terbaru menunjukkan bahwa warga Amerika pun takut terhadap hacker. Bahkan, hampir setengah responden dalam survei menganggap hacker lebih berbahaya dari teroris.

Banyak negara, termasuk Indonesia, menganggap kemampuan hacker yang dapat menyusup ke dalam sistem keamanan komputer merupakan aksi yang berbahaya bagi keamanan negara, bahkan ekonomi dunia. Peretasan ke sistem perbankan, pertahanan, dan keuangan negara merupakan ancaman yang serius.

Di Indonesia, aksi peretasan itu bukanlah yang pertama. Negara ini telah berkali-kali disusupi hacker. Terutama menargetkan institusi keuangan dan website pemerintah.  

Informasi penting perusahaan perbankan dan data nasabah berhasil dicuri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap internet perbankan. Parahnya, kasus dilakukan oleh para hacker yang tidak berada di Indonesia, melainkan luar negeri.

Bahkan, masa yang telah lewat pernah menghadapkan Indonesia pada aksi penyadapan, mata-mata, hingga isu perang siber. April 2013, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Nanan Sukarna mengatakan bahwa aksi peretasan di dunia maya bisa sangat membahayakan.

Sebab, ujar Nanan, jika yang diretas adalah perbankan, akan membahayakan perekonomian negara. Bahkan, kecanggihan teknologi saat ini telah mampu menghubungkan komputer dengan mesin-mesin perang yang bisa diretas dan dikendalikan sesuai dengan keinginan para hacker yang tidak bertanggung jawab.

Akhir tahun lalu, perusahaan monitoring internet Akamai menemukan fakta bahwa kejahatan internet di Indonesia meningkat dua kali lipat. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi pertama negara berpotensi menjadi target hacker, menggantikan Tiongkok.

Dari 175 negara yang diinvestigasi, Indonesia berkontribusi sebanyak 38 persen dari total sasaran trafik hacking di internet. Angka ini meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan internet di Indonesia. Namun, menurut David Belson dari Akamai Research, kecepatan internet tidak memiliki hubungan dengan potensi besar kejahatan internet yang mengancam Indonesia. “Aksi hacking lebih dikarenakan lemahnya sistem keamanan internet dan komputer di Indonesia,” ujar Belson kala itu.

Amerika Pun Takut Hacker

Ketakutan terhadap aksi hacker tidak hanya menjangkiti satu negara. Data terbaru dari Unysis lewat Annual Security Index menunjukkan aksi hacker yang meretas data kartu kredit dan informasi nasabah keuangan merupakan hal yang paling ditakuti oleh warga Amerika ketimbang aksi terorisme.

Lebih dari 1.000 orang dilibatkan dalam survei ini dan sebanyak 500 orang sangat mengkhawatirkan data keuangan mereka jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding survei yang dilakukan tahun lalu.

Heartbleed Bug, virus Blackshades, peretasan sistem informasi eBay, dan lainnya merupakan tiga di antara banyaknya kasus hacking yang menghantui warga Amerika.

Akamai research menunjukkan bahwa aksi pencurian data kartu kredit nasabah atau penyalahgunaannya menjadi kekhawatiran sekitar 59 persen dari 1.000 responden, sedangkan aksi pencurian identitas pribadi cukup mengkhawatirkan sekitar 57 persen responden. Untuk urusan terorisme dan perang, hanya 47 persen responden yang merasa takut.

Jika data Akamai benar, AS yang memiliki teknologi jauh lebih mumpuni dibanding Indonesia dengan Silicon Valley-nya, tempat lahirnya Google, Microsoft, Yahoo, Apple, dan sederet perusahaan teknologi terkenal lainnya, ternyata memiliki kekhawatiran yang cukup besar terhadap aksi hacker.

Berujung Perang Siber

Yang dikatakan Komjen Nanan Sukarna saat itu ada benarnya. Hacker bisa melakukan apa pun dengan meretas komputer dan sistem informasi yang ditargetkan. Kelemahan sistem informasi dan keamanan internet perbankan di Indonesia maupun pemerintah memang menjadi PR tersendiri.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengungkapkan, semakin canggih produk-produk TI perbankan, semakin besar keamanan yang harus menjadi perhatian bank.

"Karena itu, bagaimana menyeimbangkan antara memberikan pelayanan dan keamanan. Apalagi pelaku kejahatan selalu mempelajari kelemahan sebuah sistem TI, dan mereka bergilir untuk memanfaatkannya. Itu tantangannya," ujar Sigit.

Data Bank Indonesia menunjukkan, tingkat kejahatan perbankan (fraud) cukup tinggi. Dua tahun lalu saja, lebih 1.000 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Jenis fraud paling banyak adalah pencurian identitas dan card not present (tanpa menggunakan kartu). Jika berlanjut, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan goncang.

Apalagi keahlian para hacker tidak hanya terbatas pada meretas sistem keamanan perbankan, tapi juga sistem komputer pemerintah, mengambil informasi penting negara, memata-matai kebijakan pemerintah. Bahkan, yang paling menyeramkan adalah meretas komputer pertahanan suatu negara yang memiliki senjata penghancur massal dan mengadu domba antar negara, sehingga menyebabkan perang siber maupun perang di dunia nyata.

Untungnya, menurut penjelasan hacker Indonesia, Jim Geovedi dalam situsnya, belum pernah ada negara yang secara resmi mengumumkan perang siber. Menurut dia, jika mengikuti teori yang benar, ada beberapa hal yang harus ada dalam perang siber. Perang siber akan memakan korban, harus memiliki tujuan, dan bersifat politik.

“Perang siber akan menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ini serangan terhadap sistem komputer yang sangat berbahaya dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Jika hanya menimbulkan kerugian material, sebuah aksi ekonomi pun bisa menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Oleh karena itu kerugian material belum bisa menjadi indikasi terjadinya sebuah perang siber,” tulis Jim Geovedi.

Pertahanan Indonesia

Dalam presentasi Vice Excecutive Chairman Dewan TIK Nasional (Detiknas), Prof. Zainal Hasibuan yang bertajuk Indonesia National Cyber Security Strategy: Security and Sovereignty in Indonesia Cyberspace, dikenali tiga dimensi yang merupakan bagian dari ancaman siber, yaitu virus komputer, worm, dan hacking.

Ancaman ini, menurut Profesor Zainal, berpotensi menghancurkan ekonomi dan membuat keamanan negara menjadi tidak stabil. Dipaparkannya, data dari Kementerian Kominfo pada April 2013 menunjukkan, selama 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3,9 juta serangan mengarah ke siber Indonesia. Bahkan pada Januari hingga Oktober 2012, data ID-SIRTII mengungkapkan, website pemerintahan tergolong sebagai sasaran paling empuk.

Dijelaskan Profesor Zainal, setidaknya ada 8 tantangan dan halangan bagi keamanan siber nasional.

Pertama adalah tidak teritegrasinya visi keamanan siber. Selain itu, undang-undang dan aturan siber yang tidak lengkap, kurang sinerginya pemerintah dan organisasi keamanan siber nasional, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Selanjutnya, tidak adanya standar dan mekanisme perlindungan infrastruktur ICT yang penting, tidak terintegrasinya aplikasi, data dan infrastruktur keamanan informasi, kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan keamanan informasi.

Untuk bertahan dari kemungkinan serangan-serangan siber, Indonesia telah bersiap dengan mendirikan beberapa organisasi pertahanan dunia maya dan membuat aturan hukum yang jelas terkait kejahatan dunia maya. ID-SIRTII salah satunya.

Lahir pada 2007 melalui Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.Kominfo/5/2007. ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Organisasi ini merupakan benteng pertahanan Indonesia terhadap serangan dunia maya.

Tugasnya adalah memonitor dan mendeteksi ancaman jaringan internet di Indonesia, mengamankan data center Indonesia, berperan sebagai digital forensik untuk kepentingan hukum, penolong masyarakat terkait insiden internet yang siap siaga, edukator dan konsultan untuk simulasi dan sosialisasi untuk menghindari masyarakat dari kejahatan internet.

ID-SIRTII bisa dibilang sebagai benteng pertahanan pertama yang sifatnya nasional. Sementara itu, untuk perusahaan dan instansi harusnya memiliki benteng pertahanan sendiri.

Di negara luar, benteng pertahanan yang dimiliki masing-masing instansi/perusahaan bernama C-SIRT  (Computer Security Incident Response Team) dan CERT (Computer Emergency Response Team). Fungsinya hampir sama, menangani keamanan data sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil dari ID-SIRTII. Selain itu juga ada GovCERT dan ID-CERT.

Sayangnya, ditulis Profesor Zainal, baik ID-SIRTII, GovCERT dan ID-CERT hanya bertindak mengurusi operasional dan teknis tanpa taktik dan strategi. Seperti halnya negara lain seperti Australia atau Inggris yang memiliki Office of Cyber Security (OCS) untuk urusan strategi dan Cyber Security Operations Center untuk level  taktik.

“Oleh karena itu perlu dibentuk juga National Cyber Security atau Organization of Indonesia National Cyber Security (I-NCS) di Indonesia,” tulis Prof. Zainal.

Kembali pada pertanyaan, jika Amerika sebagai negara adidaya saja takut dengan keberadaan hacker, bukankah Indonesia seharusnya merasa lebih takut dan bersiap diri menghadapi kemungkinan yang terburuk akibat tingkah hacker?

Imbas Kudeta Militer Thailand Bagi Indonesia. Harus ada perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia

Pengusaha mulai khawatir pada penerapan darurat militer di Thailand. Mereka takut struktur perdagangan menjadi kacau, karena Thailand merupakan salah satu pemasok barang di Indonesia.

Pada Sabtu malam, 24 Mei 2014, Ketua Asosasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (APEGTI) Natsir Mansyur menyampaikan keprihatinan ini. Dia mengatakan, Thailand menjadi negara pemasok utama gula mentah atau raw sugar ke Indonesia. "Kebutuhan raw sugar kurang lebih 3,2 juta ton,  40 persennya itu dari Thailand. Itu cukup besar," kata Natsir ketika dihubungi VIVAnews.

Dia mengatakan, pergolakan politik Thailand bisa mempengaruhi perdagangan gula mentah. Dia khawatir pasokan raw sugar ini berkurang dari jumlah normal. "Impor bakal berkurang 25-30 persen. Ini akan berdampak pada industri makanan dan minuman," kata dia.

Sekadar informasi, gula mentah ini dipasok sebagai bahan baku industri gula rafinasi. Nantinya gula rafinasi akan digunakan sebagai salah satu bahan baku industri makanan dan minuman.

Ketua Asosiasi Eksportir dan Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSI) Khafid Sirotuddin juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut impor buah menurun dan bisa menyebabkan realisasi kuota minimal tidak terpenuhi.

"Periode Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sampai bulan Juni. Nanti ini akan mempengaruhi kuota 80 persen kalau ada beberapa ada yang belum mengirim," kata Khafid ketika dihubungi VIVAnews, Sabtu malam.

Menurutnya, pengusaha juga merugi. Sebab, mereka telah membayar lembaga surveyor di Thailand untuk memeriksa produk hortikultura yang akan dikirim ke Indonesia.

"Lembaga surveyor sudah kami bayar. Sistem impornya kan bertahap," katanya. "Karena ada kejadian ini, perlu ada pertimbangan khusus dari pemerintah."

Pengaruhi pangan lokal
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga cemas tata niaga di Negara Gajah Putih itu bakal berantakan. Bedanya, Lutfi mencemaskan adanya produk-produk Thailand yang merembes ilegal ke Indonesia. "Saya memperhatikan beberapa hal itu secara seksama," katanya.

Thailand itu memiliki beberapa produk seperti gula, buah-buahan, dan beras. Tidak adanya pengaturan terhadap perdagangan ini bisa menimbulkan gejolak terhadap pasar di Indonesia.

"Kalau sekarang tata niaganya tidak ada kami sangat takut barangnya ke mana-mana," ujarnya.

Kekhawatiran Lutfi beralasan, karena saat ini terjadi musim giling gula. "Jadi, kami harus menjaga bersama-sama, supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.

Tak hanya gula, Lutfi juga mewaspadai beras Thailand. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor beras premium dari negara tersebut.

Dia lalu menjelaskan sistem perdagangan beras di negara itu. Negara membeli beras dari petani, lalu beras itu digunakan untuk konsumsi dan diekspor. "Ini ada permasalahan. Tata niaganya rentan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Lutfi, kinerja perdagangan Indonesia dengan Thailand masih berjalan dengan baik. Ekspor Indonesia ke negara itu masih bagus. Sayangnya, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu tidak menyebutkan angkanya.

"Ekspor impor Indonesia-Thailand yang paling bagus. Malah, sekarang yang menjadi primadona adalah ikan, produk ikan, udang, dan otomotif," kata dia.

Perjuangan panjang
Kondisi politik di Thailan sedang tak karuan. Beberapa hari lalu, ada pengumuman bahwa Thailand berada dalam kondisi darurat militer. Kondisi kian tak menentu paska militer mengambil alih pemerintahan alias kudeta. Militer juga menahan sejumlah politisi negeri itu dan membubarkan senat. Meski militer mengaku tokoh-tokoh yang tahan tak disiksa.

Menurut para analis politik, kudeta ini merupakan bagian dari perjuangan panjang oleh elite kekuasaan di Bangkok --yang didukung oleh monarki dan militer-- untuk mengurangi ancaman politik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

Di mata analis politik, Paul Chambers, kudeta kali ini, akan menyebabkan perubahan konstitusi secara lebih menyeluruh.

"Berbagai langkah akan ditempuh seperti persekongkolan saat pemilu, kekuasaan di bidang peradilan, dan yang paling menakutkan, militer akan memiliki kekuasaan yang lebih dari porsinya," ujar Chambers.

Sementara kudeta ini telah diperingatkan oleh massa pendukung Thaksin yang disebut kaos merah, akan menimbulkan perang sipil. Namun, hingga saat ini, massa kaos merah belum ada pergerakan apapun.

Tetapi, unjuk rasa yang menentang kudeta sudah muncul dalam dua hari terakhir. Massa berkumpul di dua lokasi di pusat kota Bangkok dan menuntut agar militer segera mengembalikan demokrasi.

"Saya memiliki hak untuk memilih dan saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa mencuri hak itu dari saya dengan cara kudeta," ungkap salah seorang pengunjuk rasa bernama Piti dan berprofesi sebagai pemandu wisata.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggal yang jelas untuk pemilihan umum yang baru.

Menurut laporan media, konfrontasi serius selama kudeta militer pun belum terjadi. Namun beberapa saksi mata melihat beberapa orang ditahan di beberapa lokasi pada Sabtu ini.

Sebagian orang berharap stabilitas dalam negeri Thailand dapat dicapai di bawah kekuasaan militer. Sementara lainnya mengaku marah dan menuntut pemulihan demokrasi. Ini merupakan kali ke-19 percobaan atau upaya pegambil alihan kekuasaan oleh militer sejak tahun 1932.

Lepasnya Jabatan SDA Gara-gara Dana Haji

Menteri Agama Suryadharma Ali galau. Terjerat kasus korupsi, dia sempat menolak mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Namun, Senin 26 Mei 2014, Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyerahkan jabatannya sebagai Menag ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun demikian, dia bersikukuh tak bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Dana haji periode ini mencapai Rp1 triliun.

Suryadharma menemui SBY di Istana Bogor untuk menjelaskan semua hal terkait kasus yang menjeratnya, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, "Suryadharma Ali mengembalikan kepercayaan sebagai Menag yang dia terima kepada presiden."

SBY kemudian meminta Suryadharma menyerahkan surat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia jilid II dalam satu atau dua hari setelah pertemuan itu. Presiden juga sempat memberi nasihat kepada Suryadharma agar taat dan tabah dalam mengikuti proses hukum di KPK. "Tersangka bukan berarti akhir dari segala-galanya. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden ke SDA," jelas Sudi.

Selain mengutarakan pengunduran diri secara lisan, Suryadharma pun sempat melaporkan kinerja Kemenag, terutama yang menyangkut urusan haji. "Dia merasa tidak bersalah dan menjelaskan panjang lebar tentang statusnya (tersangka)," jelas Sudi.

SBY segera membicarakan pengganti Suryadharma begitu surat pengunduran diri itu dia terima. Untuk memutuskan hal ini, imbuh Sudi, SBY akan melibatkan Wapres Boediono dan menteri terkait.

Pada Jumat 23 Mei lalu, Suryadharma masih belum mau mundur dari jabatannya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia beralasan, masih fokus pada tugasnya di Kemenag, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata Suryadharma Ali saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenag, kala itu.

Rasa tak bersalah Suryadharmapun sudah tergambar jelas dari jumpa pers hari itu. Dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia bahkan berharap, status tersangkanya hanya salah paham.

Suryadharma mengaku tak tahu dan bingung dengan kasus yang menjeratnya. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

Namun, KPK hakulyakin ada dua bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi itu. "Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, "Insya Allah nggak salah paham. (Kami) paham sekali, kami sudah ada dua alat bukti itu."

Tak hanya korupsi, KPK juga membidik Suryadharma dengan tindak pidana pencucian uang. Berkaca dari sejumlah kasus pencucian uang sebelumnya, kemungkinan KPK akan menelusuri aset dan kekayaan Suryadharma.

Dicoret dari tim Prabowo
 
Tak hanya jabatan menteri saja yang lepas dari tangan. Minggu 25 Mei 2014, nama Suryadharma dicoret dari Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, PPP yang dipimpin Suryadharma masuk dalam Koalisi Merah Putih.

Hatta mengatakan hari itu, semua ketua umum partai yang berkoalisi pun menduduki posisi masing-masing. Saat ditanyakan posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional, Hatta menjawabnya dengan tegas: "Kami sudah evaluasi, Suryadharma tidak ada posisi.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Suryadharma sempat masuk dalam struktur atau susunan tim sukses tersebut. Dia sebagai majelis koalisi.

Namun, setelah menyandang status hukum tersebut, maka Suryadharma tidak lagi aktif mengurusi tim kampanye nasional ini. "Dia tidak mungkin bisa aktif (karena telah menjadi tersangka karena terlibat dugaan korupsi dana haji). Tentu kami harus realistis," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hatta mengatakan, posisi Suryadharma dalam Tim Kampanye Nasional itu akan diganti oleh anggota PPP lainnya. Kemungkinan besar, posisinya akan diganti oleh wakil ketua umum PPP.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini mendukung Prabowo-Hatta di Pemilihan Presiden 2014.

Bagaimana dengan jabatan Ketua Umum PPP? Sejumlah kader PPP di daerah mulai mengusulkan nama-nama calon pengganti Suryadharma. Di Jawa Tengah, mencuat nama Wakil Ketua Umum Lukman Saifuddin yang dinilai sangat tepat menggantikan Suryadharma Ali untuk mempimpin partai Islam tertua di Indonesia.

Nampaknya, jabatan inipun hanya menghitung waktu saja untuk lepas dari tangan Suryadharma.

Awal mula kasus

Setahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pihak terkait melakukan riset Pengelolaan Dana Haji 2004-2012. Karena banyak penyimpangan, PPATK melanjutkan ke pemeriksaan.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, hasil pemeriksaan itu kemudian dibahas bersama Kementerian Agama. "Bersama Irjen M Jasin dan Dirjen Haji Anggito Abimanyu," kata dia.

Saat itu, Suryadharma sudah masuk radar pemeriksaan bersama oknum pejabat Kemenag dan DPR lainnya. Transaksi mencurigakan Suryadharma dan oknum lainnya dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA).

Kamis, 22 Mei lalu, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Namun, dalam surat perintah penyidikan, ada embel-embel "dan kawan-kawan." Juru bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

Suryadharma diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri agama sehingga merugikan keuangan negara dari dana penyelenggaraan haji itu. "Pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan juga. Misalnya BPIH, pemondokan, pengadaan tranportasi di sana. Komponen penyelenggaraan haji cukup banyak," jelas Johan.

Saat ditanya kerugian negara dari penggelembungan harga itu, Johan mengatakan penyidik masih menghitungnya. KPK, imbuhnya, akan terus mengembangkan kasus ini.

Tak hanya itu 'dosa' yang dituduhkan KPK ke Suryadharma. Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai oleh dana haji.

"Jadi ada pejabat yang ditanggung oleh dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkap Zulkarnain.

Untuk mendalami kasus, penyidik menggeledah kantor Kemenag sejak penetapan Suryadharma sebagai tersangka. Salah satu benda yang disita penyidik adalah telepon genggam Anggito Abimanyu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. (umi)

Menteri Agama dan Korupsi Penyelenggaraan Haji. KPK beber beberapa dugaan korupsi dan nepotisme penyelenggaraan haji

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2012 hingga 2013. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas mengatakan SDA tidak sendirian ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Busyro, Kamis 22 Mei 2014.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Zulkarnain, mengatakan SDA menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 tersebut intinya adalah penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "(SDA) menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum," ujar Zulkarnain.

Zulkarnain mengungkapkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji meliputi banyak komponen di dalamnya. "Katering, pemondokan, transportasi. Ada dana-dana yang dibayarkannya tidak sesuai," katanya.

Zulkarnain menambahkan penyelewengan lain adalah adanya pejabat dari Kementerian Agama yang ikut berangkat ke tanah suci dengan dibiayai  dana haji

"Jadi ada pejabat yang ditanggung dana haji, pejabat Kementerian Agama. Padahal kan harusnya ditanggung sendiri," ungkapnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan dana yang dikucurkan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 ini cukup besar, hingga lebih dari Rp1 triliun. Menurut Johan, dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari setoran haji masyarakat.

"Dari informasi yang saya dapat, dua-duanya ada, gunakan APBN dan dana setoran masyarakat," ujarnya.

Johan menambahkan pada umumnya pengadaan barang jasa ada dugaan penggelembungan. Dia memberi contoh pemondokan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak. "Itu bisa saja terjadi," katanya.

Johan menjelaskan dengan adanya dugaan penggelembungan, maka artinya ada kerugian yang dialami negara. Namun saat disinggung ke mana aliran dana keuntungan dari mark up tersebut, Johan mengaku belum mengetahuinya.

Johan menambahkan dalam mengumpulkan bahan keterangan dan informasi, KPK mengirimkan tim ke Arab Saudi. Ini karena sebagian tempat kejadian dugaan korupsi terjadi di Arab Saudi, tidak hanya di Indonesia saja.

"‎Permintaan keterangan memang dilakukan di Arab Saudi. Jadi locus delictinya salah satunya tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Arab Saudi," ujarnya.

Tak Mau Mundur

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SDA mengaku belum memikirkan langkah untuk mundur sebagai menteri. Dia menegaskan masih fokus untuk melakukan tugasnya di Kementerian Agama, termasuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2014.

"Terus terang saya belum memikirkan untuk mundur. Belum," kata SDA saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat 23 Mei 2014.

Sebagai penyelenggara negara, SDA pernah melaporkan harta kekayaannya keKPK. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan pada 4 September 2012, SDA diketahui memiliki total kekayaan senilai Rp24 miliar.

Harta tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7 miliar, dari laporan harta kekayaannya pada tahun 2009. Saat itu, kekayaannya tercatat sebesar Rp17 miliar.

Sebagian besar harta milik SDA yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, merupakan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Suryadharma memiliki 37 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah dengan total nilai sekitar Rp19 miliar. Selain itu, dia juga memiliki perkebunan buah-buahan dan perkebunan pohon jati yang bernilai Rp 170 juta.

Untuk harta bergerak, Suryadharma hanya memiliki kendaraan satu unit mobil Honda Jazz senilai Rp190 juta. Dia memiliki harta bergerak lain berupa logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik serta benda bergerak lainnya senilai Rp205 Juta. Sedangkan untuk Giro dan setara kas lainnya, Suryadharma memiliki aset kekayaan senilai Rp3,6 miliar.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhada SDA.

"Dilakukan tindakan pencegahan terkait proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam siaran persnya, Kamis 22 Mei 2014.

Menurut Denny, pencegahan dilakukan sejak hari ini dan berlaku hingga 6 bulan ke depan. KPK langsung bergerak cepat usai menetapkan SDA sebagai tersangka.

30 Jam Digeledah

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait penyidikan kasus ini.

"Setelah ada penetapan tersangka, sejak pagi ada penggeledahan di Kementerian Agama, salah satu yang digeledah di ruang Dirjen Haji dan Umroh, kalo tidak salah sudah selesai," kata Johan, Kamis 22 Mei 2014.

Namun, Johan mengatakan belum mengetahui apakah ada yang disita oleh penyidik setelah melakukan penggeledahan.

Pantauan VIVAnews, penyidik juga menggeledah ruang kerja Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam yang berada satu lantai dengan ruang kerja SDA di lantai dua. Di saat bersamaan, penyidik juga menggeledah ruang kerja Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu yang terletak di lantai 5 gedung pusat Kementerian Agama.

Penggeledahan juga dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Penyidik KPK nampak keluar masuk ruangan dengan membawa sejumlah kardus berisi dokumen. Penggeledahan di empat ruangan itu dilakukan secara tertutup.

Penggeledahan yang dilakukan sejak Kamis 22 Mei 2014 masih berlanjut hingga Jumat 23 Mei 2014. Di tengah penggeledahan, seorang pejabat yang mengenakan baju koko berwarna putih dan berkopiah tampak keluar lift dari lantai 5, letak ruang kerja Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu yang sedang digeledah penyidik KPK.

Pejabat tersebut ternyata adalah M Attamimy, Direktur Pembinaan Haji dan Umroh yang baru dilantik akhir tahun lalu menggantikan pejabat sebelumnya, Ahmad Kartono yang telah pensiun. Namun ia memilih bungkam saat dimintai konfirmasi kasus ini.

Meski digeledah lebih dari 24 jam, aktivitas kerja di Kemenag tidak terganggu. Di kantor yang berlokasi Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, itu terlihat sejumlah pegawai negeri sipil sudah mulai memasuki gedung untuk bekerja seperti biasa.

Para pegawai yang mengenakan batik itu tampak tak terlalu terpengaruh dengan penggeledahan KPK di kantor mereka.

Saat disinggung apakah salah satu tujuan dari penggeledahan tersebut mencari keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang menyangkalnya. "(Penggeledahan) tentang kedalaman kasusnya," ujar Bambang.

KPK ingin menelisik secara mendalam berbagai informasi penting agar bisa diungkap secara utuh kasus penyelenggaraan haji ini.

PPATK Kirimkan Hasil Analisis

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah mengirimkan Laporan Hasil Analisis terkait penyelenggaraan ibadah haji Kemenag tahun 2012-2013 ke KPK. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, beberapa LHA sudah dikirimkan ke KPK sejak tahun 2013. “Terakhir PPATK mengirimkan LHA dua minggu lalu,” kata Agus, Jumat 23 Mei 2014.

PPATK juga telah mengantongi LHA sejumlah orang yang diduga terkait dalam kasus korupsi ibadah haji, termasuk SDA.

“Kami telah kirimkan ke KPK LHA yang terkait dengan tersangka, serta beberapa orang lain yang diduga terlibat,” ujar Agus.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyayangkan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kasus yang melibatkan Menteri Agama ini harus dilihat secara keseluruhan, agar menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk ke depannya.

"Semoga tidak akan terjadi lagi penggunaan sisa kuota haji yang bukan untuk kepentingan jamaah calon haji dan tidak ada lagi penunjukan PPIH yang bukan orang profesional karena bersifat nepotisme dan tidak sesuai ketentuan," kata Bambang.

Sementara Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, tak setuju pihaknya dianggap kecolongan.

"Tidak. Kami melakukan pengawasan sejak 2012. Untuk pencegahan sudah ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan di segala aspek. Ini sudah kami paparkan ke Pak Menteri dan Dirjen PHU, sudah ada saran dari Irjen dan sebagian sudah dilaksanakan," ujar Jasin dalam wawancara dengan tvOne, Jumat 23 Mei 2014.

Jasin menambahkan, rekomendasi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan haji sebagian besar sudah dilaksanakan Kemenag pada tahun ini. Namun  penegak hukum keburu masuk.

Rekomendasi perbaikan layanan haji yang disarankan Irjen, menurut Jasin diantaranya perbaikan aspek regulasi, aspek menyangkut layanan atau hotel dan pemondokan, serta transportasi. "Ini perbaikan-perbaikan nyata. Setiap kamar ada kamar mandinya. Jadi tidak ada yang jelek atau bagus," jelasnya.

Ibadah Haji Tetap Berjalan

Kemenag memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung tahun ini.

"Insya Allah kita tetap melaksanakan haji pada tahun ini. Kita telah bersepakat melanjutkan program haji tahun ini. Melaksanakan haji dengan kapasitas haji pada tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat 23 Mei 2014.

Menurut Nur, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, telah sepakat akan bertanggung jawab secara maksimal terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Begitu pula dengan Irjen Kemenag, M Jasin, yang berjanji akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.

"Mudah-mudahan pelaksanaan tahun ini bisa berjalan lebih baik," kata Nur.

Sementara Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, berharap, pelaksanaan haji tahun ini harus sukses, meski saat ini kasusnya tengah bergulir di KPK.

"Seluruh jajaran, bersama-sama siap menyelenggarakan haji lebih baik. Pada calon jamaah haji dan umat Islam di Indonesia Insya Allah haji tahun ini tetap seperti semula," tuturnya.

Ia mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat Suryadharma dan memastikan Kemenag akan bertanggung jawab penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan haji mendatang.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, SDA terakhir kali diperiksa penyidik KPK selama hampir 11 jam, Selasa 6 Mei 2014. SDA mengaku dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

"Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan katering, pengadaan rumahan di Saudi Arabia," katanya.

Dia mengatakan, salah satu hal yang ditanyakan penyelidik antara lain adanya anggota DPR Komisi VIII yang mempunyai bisnis pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji.

"Saya tidak tahu persis apakah ada semacam itu. Kalau isu ada, tapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian. Jadi saya memberikan keterangan, saya tidak tahu," ujarnya.

Selain itu, menurut SDA, hal lain yang ditanyakan oleh penyelidik adalah mengenai pemondokan. Penyelidik mempertanyakan mengenai pemondokan jemaah yang tidak layak.

Dia menjelaskan, adanya pemondokan yang tidak layak itu baru diketahuinya saat melakukan evaluasi penyelenggaraan haji. Dia menjelaskan, pemilik pemondokan orang yang memiliki banyak perumahan, dan pihaknya diminta untuk mengambil semua pemondokan atau tidak.

"Nah, tim perumahan merasa terdesak karena kami kan terikat sama waktu, terikat sama pesaing-pesaing dari negara-negara lain yang juga membutuhkan rumah," katanya.

Terkait dugaan adanya permainan pada nilai tukar mata uang dalam pengadaan pondokan dan jamaah haji, SDA membantahnya.

Sementara mengenai bunga setoran awal dana haji, Suryadharma mengklaim bahwa manfaat atau bunga yang mencapai Rp70 triliun itu dipergunakan atau dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan.

Soal dugaan adanya pejabat Kemenag yang didanai berangkat haji dari dana setoran, SDA juga membantahnya. Begitu pun mengenai dugaan temuan PPATK mengenai adanya 10 rekening yang dicurigai ada permainan bunga Rp3,2 triliun juga turut dibantah SDA. SDA mengatakan telah menyerahkan semua proses kepada KPK.

"Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK, yang pada saat ini melakukan penyelidikan," katanya.

SDA: Saya Tak Pakai Dana Haji untuk Ongkosi Keluarga

Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku belum bisa percaya perihal status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus penyelenggaraan haji pada tahun 2012-2013. Ia akan mempersiapkan pembelaan hukum yang diharapkan dapat memberi penjelasan penuh kepada KPK.

"Saya harap ini hanya kesalahpahaman saja atas status saya ini. Jadi, saya akan lakukan pembelaan atas persoalan ini, supaya menjadi gamblang dan jelas," ujar Suryadharma ketika ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 23 Mei 2014.

Menurut Suryadharma, dia tak tahu dan bingung dengan kasus yang menyebabkan dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu, ia juga menyangka tak pernah memanfaatkan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak pernah memakai uang haji untuk mengongkosi keluarga dan kerabat-kerabat saya, hal itu tidak benar," katanya. [Baca: KPK: Ada Pejabat Kemenag ke Tanah Suci Pakai Dana Haji]

SDA diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri yang telah merugikan keuangan negara. Dengan itu, SDA telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999. Tentang tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP.

Sewa Kantor di Jakarta Tertinggi se-Asia Pasifik. Kenaikan harga sewa kantor mencapai 27 persen

Jakarta menjadi kota yang memukau banyak investor luar negeri. Ini mungkin imbas dari ekonomi Indonesia yang terus berkembang, ditambah pertumbuhan masyarakat berpendapatan menengah makin bertambah. Pasar empuk bagi banyak investor.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dalam simulasinya menempatkan Indonesia menjadi negara dengan pasar sedang berkembang (emerging market) keempat di kawasan Asia yang akan naik derajat menjadi negara maju.

Beberapa perusahaan kemudian seakan berlomba ingin membuka kantor cabang atau kantor pusat di Ibukota RI ini. Tujuannya, untuk mengembangkan dan lebih mengefisienkan bisnisnya. Namun, terbatasnya lahan dan lokasi premium yang ada, memicu tingginya harga sewa yang harus dibayar perusahaan itu.

Cushman & Wakefield, konsultan properti swasta terbesar di dunia dalam laporan riset terakhir mereka mengenai "Asia Office Q1 2014", menyatakan kota-kota berkembang terus mendominasi pertumbuhan harga sewa perkantoran di tingkat regional.

Sesuai dengan prediksi sebelumnya, dalam riset itu menunjukkan Jakarta mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan 33 kota lainnya di Asia, diikuti  Manila (Filipina), Shenzhen (Tiongkok), dan Pune (India).

Senior Associate Director, Research & Advisory Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan Jakarta mengalami pertumbuhan harga sewa ruang kantor tertinggi, sebesar 27 persen.

Menurutnya, hal itu karena terus terjadinya ekspansi dari perusahaan-perusahaan yang membuat tingkat kekosongan ruang kantor mengecil menjadi 6,6 persen.

Dengan tidak adanya pasokan tambahan di kuartal I 2014, kata dia, ditambah dengan beberapa gedung lama yang sedang melakukan pembangunan kembali, tingkat hunian perkantoran di Jakarta mengalami tekanan ke tingkat yang tinggi.

"Permintaan akan ruang sewa dan aktivitas transaksi sebagian besar untuk luas ruang di bawah 300 meter persegi, karena terbatasnya persediaan," ujarnya.   

Pemilu tak berpengaruh pada sewa kantor

Arief mengakui, walaupun pemilihan umum presiden menimbulkan sikap "wait and see" di pasar properti, tetapi permintaan akan mengalami pertumbuhan positif, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan positif di tahun ini.

"Ditambah iklim bisnis yang secara keseluruhan akan bertambah baik, khususnya setelah pemilihan presiden berlangsung," tuturnya.

Lebih lanjut laporan itu menjelaskan, di pasar-pasar utama seperti Singapura dan Tokyo, mereka cukup menonjol dengan aktifitas pasar sewa yang  positif didorong oleh sentimen bisnis yang membaik.

Adapun, kota-kota berkembang yang kuat dengan ekonomi domestiknya terus memimpin dalam hal pertumbuhan harga sewa di kawasan.

Laporan itu juga menyebutkan, pasokan yang terbatas di kota-kota utama seperti Tokyo dan Singapura membuat keadaan yang kondusif terhadap pertumbuhan harga sewa. Walaupun demikian, kota-kota lainnya di Asia Pasifik masih tetap jalan di tempat dengan harga sewa yang mendatar bahkan menurun. 

Sementara itu, Sigrid Zialcita, Managing Director, Research, Cushman & Wakefield Asia Pasifik mengatakan, kondisi dan kinerja pasar perkantoran memperlihatkan keragamannya di kawasan.

Harga sewa sedikit meningkat secara keseluruhan di Asia Pasifik dalam tahun terakhir, dengan kenaikan secara umum di kawasan hanya sebesar 2,8 persen di Q1 2014.

Menurutnya, pemulihan ekonomi di Amerika dan Eropa, reformasi dan pemilihan presiden di beberapa negara akan mendorong sentimen positif dan akan menguntungkan kondisi pasar perkantoran di Asia.

“Kami memperkirakan di tahun 2014 ini pertumbuban ekonomi akan cukup baik di mana hal ini akan mendukung penyerapan hampir di semua pasar di kawasan Asia,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, terbatasnya ruang kantor grade A akan menguntungkan para pemilik gedung dan membuat harga bisa sewa terus meningkat di beberapa pasar utama tahun ini.

“Tetapi, pasokan yang tinggi di beberapa pasar berkembang seperti Delhi, Kuala Lumpur dan Ho Chi Minh akan menguntungkan pihak penyewa,” imbuhnya.

Mengutip survei Bank Indonesia bertajuk "Perkembangan properti komersial" disebutkan pasokan perkantoran sewa di Jabodetabek meningkat 1 persen pada kuartal pertama tahun ini dari kuartal sebelumnya, atau naik 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut sejalan dengan beroperasinya dua lahan perkantoran baru yakni Lippo Kuningan Tower dan Wisma 7 Tower II.

Saat ini, pasar perkantoran sewa masih cukup diminati oleh beberapa pengembang khususnya di wilayah prime area seperti area Sudirman-Thamrin, kuningan, dan Gatot Subroto.

Beberapa pengembang baru yang akan memasuki pasar perkantoran di Jakarta antara lain Swire Properties dari Hongkong, Shimizu Corporation dan Mitsubishi Corporation yang bekerja sama dengan beberapa pengembang di Indonesia serta Posco E&C yang berencana untuk mengembangkan gedung perkantoran sewa di area CBD koridor kuningan.

Dua hal penyebab harga sewa kantor tinggi

Ketua Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghada, mengatakan ada dua kemungkinan yang mengerek harga sewa properti menjadi tinggi. Yang pertama adalah melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"Mungkin ini ada pengaruhnya terhadap kenaikan dolar. Imbasnya, berpengaruh pada penyewa selanjutnya," kata Ali ketika dihubungi VIVAnews.

Yang kedua, lanjut dia, adalah faktor ketersediaan perkantoran sewa. Menurut dia, stok office sewa cenderung stagnan daripada stok office strata--gedung kantor yang dibangun pengembang untuk dijual kembali.

"Pasokan office sewa sudah stagnan ketimbang office strata. Itu yang menyebabkan harga sewa naik karena pasokan terbatas ketimbang office jual," kata dia.

Ali mengatakan, pengembang properti lebih menyukai pembangunan office beli karena mereka lebih cepat mendapatkan hasil dari sana.

"Banyak pengembang yang jual office strata. Cepat balik modal. Hampir semua membangun gedung di kawasan T. B. Simatupang untuk dijual," kata dia.

Lain ceritanya kalau ada pembeli yang membeli perkantoran untuk disewakan kembali. Karena stok perkantoran sewa tidak ada, pembeli pun mau tidak mau memilih perkantoran yang dijual.

"Kecuali, kalau konsumen membeli terus disewa kembali dengan harga tinggi. Konsumen (yang lain) tidak punya pilihan. Itu yang membuat harga sewa naik," kata dia.

Ali tidak memastikan berapa tren pertumbuhan perkantoran, baik dari office sewa maupun office jual.  "Saya tidak berani menyebut pasti. Yang office sewa itu pasokannya kalah dibandingan dengan yang baru (office jual). Pengamatan saya seperti itu. Permintaan office sewa semakin banyak, tapi pasokannya yang tidak ada," kata dia.

Sebelumnya, Cushman & Wakefield dalam risetnya menyatakan pertumbuhan pasar perkantoran global akan melambat pada 2014.

Namun, pada 2015, pertumbuhan diprediksi lebih cepat, karena tingkat kepercayaan dalam dunia bisnis yang lebih baik.

Jakarta, Dublin, dan Boston akan memimpin pertumbuhan di tingkat regional masing-masing, di samping kota-kota utama lainnya yang akan mengalami tingkat pertumbuhan harga sewa tinggi hingga 2015.  

"Mengurangi luas dan meningkatkan kualitas ruang sewa kantor merupakan dua tren global yang masih akan terus berlangsung," kata Carlo Barel di Sant’Albano, Executive Chairman, Cushman & Wakefield.

Di menambahkan, masalah ruang kerja yang semakin kompleks dan modern, serta saling berhubungan dengan tujuan dan kinerja bisnis sepertinya menjadi tren. Sebab, dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. 

"Di beberapa situasi, konstruksi yang baru dapat mencapai dua tujuan itu,"  ujar Carlo Barel.

10 BENCANA KELAPARAN PALING MENGERIKAN SEPANJANG SEJARAH

Kelaparan sering dianggap sebagai bencana alam terburuk di muka bumi. Efeknya tersebar luas, dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana kelaparan bisa bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sering kali kelaparan juga disebabkan oleh bencana alam lain, seperti gempa atau tsunami yang menghancurkan seluruh wilayah, dan menyebabkan eksodus massal. Kematian karena kelaparan dan kekurangan gizi sangat menyakitkan, dan sering terjadi pada balita maupun lansia. Tanpa perlu panjang lebar lagi, berikut adalah 10 kelaparan yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia.

Quote

Quote:
10. Kelaparan besar di Irlandia
1,5 juta mati dan 2 juta orang ber-emigrasi
Quote:

Salah satu kelaparan paling terkenal dalam sejarah, Kelaparan besar yang disebabkan oleh penyakit kentang. 33% dari populasi Irlandia bergantung pada kentang untuk bertahan hidup, dan timbulnya penyakit pada tahun 1845 memicu kelaparan massal yang berlangsung sampai tahun 1853. Populasi Katolik yang besar juga diberangus oleh pemerintahan Inggris yang saat itu berkuasa, dan mereka juga tidak dibenarkan memegang profesi. Ketika penyakit melanda, kapal-kapal Inggris mencegah bangsa-bangsa lain untuk mengirimkan bantuan makanan. Akibatnya adalah terjadi eksodus besar-besaran di Irlandia, di mana lebih dari 2 juta orang melarikan diri, dan kebanyakan ke Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1853, penduduk yang mati adalah 1,5 juta orang, dan tambahan 2 juta telah beremigrasi. Secara total, penduduk Irlandia menyusut sebanyak 25%.
Sungguh mengerikan

9. Kelaparan di Vietnam tahun 1945 (2 Juta orang tewas)
Quote:

Sebagai daerah perlindungan di bawah Perancis, Vietnam berada di bawah kekuasaan kolonial ketika Perang Dunia II. Ketika ekspansi Jepang dimulai di Indocina, Vietnam diambil oleh Jepang, dan akhirnya berkolaborasi. Fokus pertanian akhirnya bergeser di mana semuanya diarahkan untuk mencukupi bahan makanan dan juga karet pada perang dunia II. Seperti juga yang terjadi di Indonesia, Orang jepang mengambil paksa seluruh daerah pertanian dan merampas sebagian besar tanaman yang ada. Diperparah lagi dengan kekeringan yang melanda, menyebabkan terjadi kelaparan massal di Vietnam Utara. Total penduduk yang mati karena kelaparan diperkirakan 2 juta orang.

8. Kelaparan di Korea Utara (3 Juta orang tewas)
Quote:

Ini adalah bencana kelaparan paling baru, di mana Korea Utara menderita kelaparan luar biasa sejak 1994-1998, Ini terjadi karena dua hal, kepemimpinan sesat dan banjir skala besar (no offense). Hujan deras yang terjadi pada tahun 1995 membanjiri daerah pertanian, dan menghancurkan 1,5 juta ton cadangan biji-bijian. Kemudian kondisi ini diperparah lagi dengan aksi Kim Jung Il yang menerapkan “Kebijakan Militer pertama, yang menempatkan kebutuhan militer atas kebutuhan masyarakat umum, termasuk dalam hal ransum makanan. Ujung-ujungnya bangsa yang terisolasi ini menderita karena ekonomi yang tersendat, dan ketidakmampuan untuk mengimpor pangan. Efeknya adalah Angka kematian anak meningkat menjadi 93 dari 1000 orang, dan tingkat kematian ibu hamil naik menjadi 41 dari 1000 ibu. Selama rentang 4 tahun, diperkirakan 2,5 juta -3 juta orang meninggal karena kekurangan gizi dan kelaparan. Ckckckck... Miris gan

7. Kelaparan di Rusia 1921 (5 juta orang tewas)
Quote:

Awal abad ke-20 adalah masa penuh gejolak bagi Rusia, dimana mereka kehilangan jutaan dollar dalam Perang Dunia I, dan mengalami revolusi kekerasan pada tahun 1917 (termasuk beberapa perang Sipil). Sepanjang perang, tentara Bolshevik selalu memaksa petani untuk menyerahkan makanan dan hasil pertanian mereka. Akibatnya, banyak petani yang berhenti bercocok tanam, karena mereka tidak bisa memakan apa yang mereka tabur. Ini mengakibatkan kekurangan besar makanan dan tidak lagi ada bibit unggul karena semuanya dimakan oleh petani. Pada tahun 1921, korban yang tewas akibat kelaparan di rusia mencapai 5 juta orang.

6. Kelaparan Benggala (1942-1943) (7 Juta orang tewas)
Quote:

Kelaparan Benggala, diawali oleh terjadinya badai (angin puyuh yang melanda). Mayoritas makanan yang dikonsumsi Bengala diimpor dari Burma, tetapi Jepang menghentikannya dan mengalihkannya untuk perang dunia II. Pada tahun 1942, Benggala dilanda topan dan tiga gelombang pasang yang terpisah. Dilanjutkan dengan terjadinya banjir besar yang menghancurkan 3200 mil persegi lahan pertanian yang layak. Daerah pertanian yang tidak hancur memunculkan Jamur liar yang merusak 90% dari semua tanaman padi yang akhirnya menyerang hasil panen. Pada Desember 1943, 7 juta Bengala dan pengungsi Burma mati karena kelaparan

5. Kelaparan benggala (1770) (10 Juta orang tewas)
Quote:

Kelaparan lain di Benggala, sangat mengerikan karena membunuh sepertiga dari populasi. Ketika itu sebagian besar perdagangan dikuasai oleh Inggris milik Perusahaan Hindia Timur. laporan kekeringan dan kekurangan tanaman selalu diabaikan, dan perusahaan terus meningkatkan pajak daerah. Petani tidak dapat bercocok tanam, dan makanan yang dijual juga sangat mahal. Perusahaan memaksa petani untuk menanam indigo dan opium, karena jauh lebih menguntungkan daripada beras yang berharga murah. Tanpa stok beras besar, orang dibiarkan tanpa cadangan pangan, dan kelaparan akhirnya menewaskan 10 juta Benggala

4. Kelaparan di Soviet, 1932-1933 (10 Juta orang Tewas)
Quote:

Luar biasa, tingkat keparahan bencana kelaparan ini tidak sepenuhnya diketahui hingga runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an. Penyebab utama adalah kebijakan kolektivisasi yang dikelola oleh Josef Stalin. Dalam kolektivisasi, petak tanah diubah menjadi pertanian kolektif. Jadi tidak ada lagi milik pribadi. Stalin mengambil paksa tanah masyarakat dan merusak tambak yang ada, panen, dan hewan ternak. Dan petani yang menyembunyikan tanaman untuk dikonsumsi secara pribadi membuat pemerintah melakukan pencarian besar-besaran, lalu menghancurkannya. Padahal yang disembunyikan oleh petani adalah benih yang akan ditanam. Perusakan benih dan kolektivisasi paksa tanah menyebabkan kelaparan massal di Soviet yang menewaskan sekitar 10 juta orang.

3. Kelaparan di Chalisa (11 juta orang tewas)
Quote:

Kelaparan di Chalisa merujuk pada tahun dalam kalender Samvat Vikram yang digunakan di India Utara. Terjadi pada tahun 1783, di mana wilayah ini mengalami tahun yang luar biasa kering, sebagai pergeseran dari sistem cuaca El Nino yang tidak membawa hujan. Semua hasil panen layu dan mati, dan ternak juga mati karena kekurangan makanan dan air minuman. Tahun penuh gejolak ini menewaskan 11 juta orang India.

2. Kelaparan di China tahun 1907 (25 juta orang tewas)
Quote:

Peringkat kedua dalam hal jumlah korban tewas, yakni kelaparan di Cina tahun 1907. Ini merupakan peristiwa singkat yang merenggut nyawa hingga 25 juta orang. China sebelah timur terguncang oleh serangkaian panen buruk ketika banjir besar melanda 40.000 mil persegi wilayah pertanian yang subur, dan merusak 100% hasil panen. Hal ini menyebabkan kerusuhan pangan terjadi setiap hari, dan sering dipadamkan dengan penggunaan kekerasan yang mematikan. Dan untuk China, ini tidak akan menjadi kelaparan besar terakhir mereka.

1. Kelaparan di China tahun 1958-1962 (43 Juta tewas)
Quote:

Sama seperti Kelaparan Soviet dari 1932-1933, Kelaparan Besar di China disebabkan oleh pemimpin komunis yang berupaya untuk memaksa perubahan pada masyarakat. Sebagai bagian dari "Lompatan Jauh ke Depan", salah satunya adalah larangan akan kepemilikan tanah pribadi. Dan yang lebih agresif lagi, rezim komunis mendahulukan produksi besi dan baja dibanding pertanian yang akhirnya mengakibatkan Jutaan pekerja pertanian dipaksa keluar dari ladang dan dikirim ke pabrik untuk membuat logam.
Selain kesalahan fatal itu, pejabat Cina juga membuat metode baru dalam menanam. Dimana, benih harus ditanam 3-5 meter di bawah tanah, dan jaraknya juga sangat dekat, di mana maksudnya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan efisiensi. Namun dalam prakteknya, biji yang tumbuh menjadi sangat terhambat akibat berdesak-desakan. Pada saat Lompatan Jauh ke Depan berakhir pada tahun 1962, 43 juta orang China meninggal karena kelaparan.

MUKA MUKA BARU PENGHUNI SENAYAN 2014 - 2019

Pemilu legislatif 9 April kemarin berhasil memenangkan wajah-wajah baru untuk menjadi wakil rakyat. Kehadiran mereka bahkan mendominasi kursi-kursi di Senayan, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Para wajah baru itu bersiap menggusur sejumlah politisi kelas kakap, bahkan termasuk Ketua DPR, yang tak cukup dukungan pada Pemilu lalu. Setelah memilih mereka, rakyat kini menunggu apakah para wajah baru itu mampu membawa perubahan positif di Senayan selama lima tahun berikut dengan benar-benar mewujudkan apa yang mereka janjikan selama kampanye kemarin, atau  justru malah terjangkit penyakit kronis yang bisa membuat mereka bakal dijauhi rakyat dengan gejala-gejala berikut: korupsi, malas bekerja, bolos rapat, hanya suka pelesir, dan lain-lain.    

Di antara mereka, ada wajah-wajah yang tidak asing lagi, baik karena telah mendulang prestasi mengagumkan, sudah berstatus selebritas maupun yang pernah menjadi sorotan masyarakat karena kelakuannya yang kontroversial. Ada pula yang latar belakangnya jauh dari dunia politik. Yang pasti, jabatan penyelenggara negara dan wewenang membuat hukum di tanah air selama lima tahun ke depan ada di tangan mereka.

Publik tentu masih ingat dengan sosok Aceng Fikri. Mantan bupati Garut ini memang penuh kontroversi. Ia dipecat dari jabatannya sebagai bupati lantaran tersandung kasus nikah kilat dengan seorang remaja asal Kecamatan Limbangan Garut, Fany Octora, tahun lalu.

Walaupun banyak orang mencibir saat mendengar nama Aceng Fikri, namun ternyata masyarakat Jawa Barat masih memberikan suaranya. Aceng pun melenggang ke Senayan dengan hasil perolehan suara 1.139.556. Peringkatnya mencengangkan. Tiga besar di Jawa Barat dan 10 besar di seluruh Indonesia.

Aceng malah mengaku sempat kaget karena ternyata raihan suaranya begitu tinggi. Ia sudah hampir hilang harapan bisa lolos ke Senayan, karena dari puluhan pesan singkat yang diterimanya paska pencoblosan, melaporkan bahwa hasil perolehan suara di TPS sangat sedikit.

"Ya, waktu itu ada yang melaporkan hanya dapat 14 suara, 8 suara, 30 suara, dan lain-lain, sehingga saya jadi ciut bahkan enggan mengangkat telepon maupun SMS karena sudah memastikan kalah dalam pemilihan," ujar Aceng, Jumat 16 Mei 2014.

Tiga hari paska pencoblosan, Aceng memaksakan diri untuk menghubungi tim suksesnya. Apapun hasilnya, saat itu, mau tak mau harus dia terima. Siapa sangka ternyata dewi fortuna berada di pihaknya."Sejak saat itu barulah saya mencoba berkomunikasi dengan tim dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan," ucapnya.

Setelah mengetahui hasil rekapitulasi, Kamis sore, 24 April 2014, Aceng langsung kembali ke kampung halamannya di Bojong Larang Copong. Wajah Aceng tampak sumringah.

"Banyak orang yang mengasumsikan, siapa yang akan memilih Aceng? Namun kenyataannya, masyarakat masih mempercayai saya untuk mengabdi kepada negara," Aceng menambahkan.

Keberhasilan Aceng memperoleh suara yang cukup signifikan di Jawa Barat, diakuinya merupakan buah kerja keras para tim sukses yang tersebar di 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Modal kampanye Rp285 juta mampu menghantarkan Aceng jadi senator.

Sembari menunggu waktu pelantikan sebagai anggota DPD RI tiba, Aceng lebih banyak menghabiskan waktu untuk bertemu dengan para tim suksesnya. Selain berterimakasih, Aceng juga mencoba menyerap aspirasi yang dibawa para tim sukses dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Sehingga kini ia sering tak berada di rumah.

Aceng berharap dengan terpilihnya menjadi anggota DPD RI, ia bisa memberikan warna bagi pembangunan Jawa Barat terutama Kabupaten Garut yang saat ini masih menyandang sebagai daerah tertinggal di Jawa Barat.

Perempuan Kuat
Akun Twitter @fahiraidris banjir ucapan selamat sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, 6 Mei 2014 lalu.

Dari 35 calon anggota DPD yang bersaing di Jakarta, hanya empat orang berhak melaju ke Senayan. Salah satu wajah baru itu adalah Fahira Idris yang berhasil mengantongi 511.323 suara. Pengusaha sekaligus aktivis sosial itu maju lewat jalur independen dengan menyerahkan bukti dukungan 6.500 KTP.

Belum lagi resmi menjejakkan kaki di Senayan, putri mantan menteri perindustrian dan politikus senior Fahmi Idris itu sudah beraksi. Rumah Aspirasi Fahira Idris (RAFI) dan blog fahiraidris.com sekaligus diresmikannya.

Rupanya Fahira ingin bisa bergerak cepat menyerap aspirasi masyarakat Jakarta. Harapannya, nanti setelah dilantik dia sudah mulai bisa bekerja.

Dunia keaktivisan memang sudah jadi bagian dari keseharian Fahira. Ia dikenal telah mensosialisasikan gerakan moralnya lewat social media sejak 2009. Berkat itu pula, pemilik 150 ribu lebih followers dalam akunnya di Twitter itu mendapat penghargaan sebagai The Most Inspiring Twitter.

Dia dikenal karena keberaniannya mendatangi langsung markas Front Pembela Islam (FPI) dan bertemu dengan Ketua Umumnya Habieb Riziq Shihab untuk menyampaikan aspirasi cinta damai dari masyarakat saat itu.

Sebagai aktivis perempuan, Fahira menargetkan revisi UU perempuan dan anak dapat dirampungkan. Ibu dua orang anak ini cemas. Bencana kejahatan seksual dewasa ini sudah berada diambang batas yang sangat mengkhawatirkan.

"Saat ini kan UU yang ada memberikan hukuman terhadap penjahat seks anak dan perempuan sangat minimal sekali. Yang kami kejar adalah agar bisa seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain, pelaku kejahatan seksual itu bisa dihukum dikebiri secara kimiawi. Kedua, kami menuntut hukuman seumur hidup bahkan sampai hukuman mati," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Kamis 15 Mei 2014.

Ia tak gentar bila nantinya misi itu dihadang anggapan melanggar hak asasi manusia (HAM). Maju menjadi senator, Fahira mengeluarkan kocek sekitar Rp700 juta. Ia mengaku uang itu berasal dari kantong pribadinya, bukan pinjaman. "Saya punya floris, saya punya toko parsel, saya punya club menembak dan tabungan juga," kata dia.

Fahira pun menggandeng orang-orang terdekatnya sebagai tim sukses. Suaminya, Aldwin Rahadian alias Oki, menjadi ketua tim sukses. Sementara ayahnya, Fahmi Idris, didaulat jadi pembina tim pemenangan. Kedua orang tersayang Fahira itulah yang mendukungnya maju ke kancah politik.

Selama kampanye, Fahira fokus mengunjungi para konstituen. Yang berbeda, saat kampanye terbuka, Fahira hanya mengundang para relawan TPS. Itupun tak semua. Karena dana terbatas, ia pun hanya memiliki 18 koordinator di 5 wilayah Jakarta.

"Menurut saya apapun strateginya yang paling baik itu kita harus bertemu dengan konstituen, karena mereka nanti akan memilih orang yang sudah pernah ketemu. Belajar dari pengalaman orang-orang yang tidak lolos, mereka mengakui bahwa mereka itu kurang turun ke lapangan," ujarnya.

Selain Fahira, Sri Rahayu Basuki atau Yayuk Basuki, juga akan melangkah ke Senayan. Mantan atlet tenis Indonesia era 90-an itu terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Jateng 1 yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga.

Figurnya sebagai pemain tenis kelas dunia membuatnya dikenal masyarakat. Tak bisa dipungkiri, kepopulerannya inilah yang mengantarkannya ke parlemen.

Yayuk menganggap keterpilihannya sebagai amanah yang tak perlu disikapi berlebihan. Ia tidak menggelar pesta syukuran dengan meriah. Hanya menemui beberapa konstituennya di Semarang jelang pelantikan nanti sebagai ucapan terima kasih.

Yayuk mengatakan, sejak awal memasuki dunia politik dirinya tidak menjanjikan apapun kepada para konstituennya. "Terlalu berat jika harus berjanji. Karena Janji akan ditagih sampai kapanpun. Saya ini atlet dan boleh dibilang agak ekstrem jadi saya maunya bukti," kata Yayuk kepada VIVAnews.

Blusukan dipilih Yayuk sebagai salah satu upayanya menarik simpati para pemilih saat kampanye. Menurut dia, hampir seluruh pelosok di daerah pemilihannya sudah didatangi dengan merogoh kocek hingga Rp1,5 miliar untuk berkampanye.

Banyak pengalaman yang didapat Yayuk selama kampanye ke plosok-plosok daerah. Salah satu tempat yang membekas di hatinya yakni perkampungan nelayan di pesisir Kendal dan Semarang.

"Di perkampungan Tambak lorok Semarang itu ada ribuan kepala keluarga yang tidak masuk dalam peta, saya merasa tersentuh sekali," tuturnya.

Mengenai citra parlemen yang buruk, Yayuk tak ingin ngoyo. Ia memilih mengubah setidaknya dirinya sendiri dulu untuk menjadi lebih baik dan menghapus citra buruk itu. "Syukur-syukur bisa merangkul dan mengajak mereka yang tidak bener itu untuk menjadi baik. Namun saya yakin itu tak mudah dan butuh perjuangan tersendiri," ucapnya.

Darah Muda
Mata rakyat Indonesia juga akan tertuju pada pemuda yang baru menginjak 28 tahun ini. Calon peraih gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang sudah siap 'mengemudikan' nasib bangsa dari balik kursi anggota dewan.

Dia adalah Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Sc., M.Si, putra sulung dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) H. Djoko Santoso. Pria lajang ini merupakan satu-satunya caleg dari Partai Gerindra yang melenggang ke Senayan dari Dapil DIY dengan perolehan suara lebih dari 78 ribu. Pandu bahkan mengalahkan caleg yang lebih senior seperti Ketua Umum Gerindra Prof. Suhardi dan menantu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X yang tak lain KPH Wironegoro, suami dari GKR Pembayun.

Saat berbincang dengan VIVAnews di Rumah Palagan yang berada di Desa Lempongsari, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman--sekaligus rumah dari guru politik Andika, yaitu Broto Seno-- ia mengaku tak punya target untuk mengalahkan para politisi senior tersebut.

"Saya tidak punya target mengalahkan para senior saya, namun kita target mendapatkan suara untuk dapat melenggang ke Senayan. Kita menggunakan jaringan-jaringan yang kita miliki sampai ke tingkat bawah sehingga sosialisasi lebih efektif," kata dia.

Pandu mengaku intensif terjun langsung ke masyarakat sejak September 2013. Siang malam ia dan timnya bertemu langsung dengan masyarakat. Meminta masukan apa saja yang bisa dikerjakan untuk membantu masyarakat.

Maka itu, ketika pertama kali terjun ke masyarakat, sasarannya adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran dan pelosok yang belum tersentuh pembangunan. "Ibaratnya kita mencari simpati masyarakat dengan strategi desa mengepung kota. Ternyata pandangan masyarakat saat ini pragmatis dengan pemilu, namun sedikit demi sedikit bisa luntur dengan pendekatan dari hati ke hati," ungkapnya.

Pandu tak menampik, nama besar ayahnya sebagai mantan Panglima TNI turut mempengaruhi simpati masyarakat kepada dirinya. Untuk itu, ia berharap dapat ditempatkan di komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, TNI, pertahanan dan keamanan. Sebab, menurutnya bidang tersebut sesuai dengan pendidikan yang dikuasainya.

"Saya ingin masyarakat di perbatasan itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. TNI dapat menjaga NKRI dengan pembaharuan alutsista yang ada," ujarnya.

Masih banyaknya para incumbent yang kembali duduk di parlemen, tak membuat Pandu khawatir. Ia optimistis dengan keberadaan caleg-caleg muda yang terpilih dapat mengubah citra parlemen yang saat ini dinilai korup dan buruk.

"Kita akan melihat bagaimana kualitas para wakil rakyat dalam membangun negara ini kedepannya. Apakah benar-benar buruk karena masuk ke Senayan dengan cara yang tidak baik seperti melakukan money politik. Itu nanti akan terlihat ketika sudah bekerja di parlemen," kata Pandu.

Dituntut Profesional
Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, berharap para wajah baru anggota DPR harus siap menjalankan tugasnya di parlemen. Tidak ada alasan lagi untuk belajar dalam jangka waktu 100 hari. Mereka dituntut profesional dan siap sejak awal.

Ia pun menilai, para anggota dewan harus disiapkan staf ahli yang kompeten menunjang tugasnya. “Ini yang jadi masalah. Staf ahli biasanya cuma tukang angkat koper sama terima tamu. Itu bukan tugas staf ahli. Negara sudah memfasilitasi itu. Staf ahli dibayar untuk memberi masukan bukan disuruh-suruh,” kata Siti.

Lebih lanjut ia mengatakan, setiap anggota dewan memiliki tiga staf ahli yang dibiayai negara. Namun, itu belum ideal.

“Jadi harus jelas tugas staf ahli ini. Harus orang kompeten. Mereka harus diseleksi sesuai kebutuhan dari anggota dewan. Supaya mereka profesional dan mampu merepresentasikan kehendak rakyat. Staf ahli dibayar untuk diskusi dengan anggota DPR agar menghasilkan tugas yang berkualitas.” (

Antiklimaks Konvensi Capres Demokrat. Suara partai merosot tajam, sulit mengusung capres sendiri

Konvensi calon presiden dari Partai Demokrat berakhir antiklimaks. Niat partai penguasa mengusung capres sendiri dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti, kandas. Apa daya, perolehan suara Demokrat jauh dari cukup untuk mengusung capres sendiri. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya mampu mengantungi suara 10,19 persen.

Konvensi yang diikuti sebelas peserta ini: Ali Masykur Musa, Anies Rasyid, Anis Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Jalal, Endriartono Sutanto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang, dimenangi Dahlan Iskan yang kini menjabat sebagai menteri BUMN.

Namun masalahnya, suara Dahlan pun dari survei internal yang dilakukan Demokrat belum mampu menyaingi elektabilitas dan kepopuleran dua capres lain yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Komite konvensi melakukan survei dengan menggandeng tiga lembaga survei. Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni mengatakan, dari hasil survei tiga lembaga itu nama Dahlan Iskan yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi.

Maftuh mengatakan, Partai Demokrat telah melakukan survei sebanyak dua kali. Terakhir dilakukan pada 29 April sampai 8 Mei 2014. Tiga lembaga survei itu mensurvei 3.000 responden.

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Dahlan tercatat 15,5 persen; berdasarkan Populi dia mendapat 21,4 persen, dan Markplus Inside sebesar 23 persen.

Hasil survei menempatkan Pramono Edhie di posisi kedua, Marzuki Ali di posisi ketiga, Gita Wirjawan di posisi keempat, dan Anies Baswedan di posisi kelima.

Setelah hasil akhir survei peserta konvensi itu diketahui, ketiga lembaga survei itu juga menyandingkan Dahlan Iskan dan calon presiden dari partai lain, yaitu dari PDIP Joko Widodo dan Prabowo Subianto dari Gerindra, serta Aburizal Bakrie dari Partai Golkar.

Dari hasil survei itu, elektabilitas Jokowi melejit ke angka 45 persen, Prabowo Subianto 35 persen, Aburizal Bakrie 8 persen, dan Dahlan hanya 2 persen. "Kalau disandingkan dengan capres lain, maka elektabilitas Dahlan Iskan masih jauh di bawah dari kalangan eksternal," ujar Maftuh.

Dalam pernyataannya di Kantor Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat petang 16  Mei 2014, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari rendahnya elektabilitas 11 calon presiden peserta konvensi. Bahkan elektabilitas peserta calon presiden konvensi masih jauh di bawah capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. "Saya tidak mengecilkan kemampuan capres konvensi," kata SBY.

Diakuinya suara yang terbatas dan elektabilitas calon yang rendah membuat langkah Demokrat makin terbatas. "Dengan elektabilitas yang belum setinggi capres papan atas, ini membatasi opsi Partai Demokrat," katanya.

Meski begitu, SBY menilai 11 capres konvensi ini memiliki kemampuan untuk berkompetisi pada Pemilu Presiden. Namun kemampuan mereka bukan untuk Pilpres tahun ini, tapi untuk masa yang akan mendatang. "Tidak pernah ada waktu yang sia-sia. Cara inilah cara demokrasi," ujar SBY.

SBY mengapresiasi model konvensi capres yang dilakukan Demokrat. Menurutnya model konvensi ini merupakan konsep demokrasi yang sesungguhnya. Dimana para capres menyampaikan visi misinya, solusi dan menawarkan kebijakan yang akan dijalankan untuk menjawab permasalahan bangsa.

"Saya katakan bahwa kemampuan peserta konvesi, visinya  Insya Allah akan bisa digunakan di waktu yang akan datang," imbuhnya.

Hitung Strategi

SBY menuturkan, partainya tak bisa berbuat banyak dengan perolehan suara yang hanya 10,19 persen. Dengan perolehan sebesar itu, Demokrat tidak mungkin mengusulkan calon presiden sendiri.

SBY mengatakan, Undang-undang telah membatasi Demokrat untuk mencalonkan presiden, meski punya calon sendiri. "Itu fakta dan realitas yang perlu disadari rakyat Indonesia," kata SBY.

Pernyataan SBY ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan sikap Demokrat di Pilpres 2014. "Suara kami hanya 10 persen, barangkali rakyat mengharapkan partai lain maju sebagai capres, pemimpin lima tahun mendatang," ujarnya.

Atas dasar itu, hingga kini Demokrat masih cermat menghitung strategi hingga sisa waktu berakhir 20 Mei: apakah akan berkoalisi, membuat poros koalisi baru, atau malah netral dan membentuk partai oposisi.

SBY mengatakan, pembentukan poros baru juga tidak telalu mudah. Banyak kepentingan yang harus disatukan dengan Demokrat. Membangun koalisi tentu terbangun dari kehendak, tidak mungkin bila partai itu tidak punya kehendak. "Kalau itu tidak mungkin, kami menuju kepada kekuatan lain," katanya.

Kemudian, bila harus mendukung partai lain juga tidak mudah. Harus ada keyakinan yang dibangun, karena Demokrat tak bisa asal dukung tanpa tahu kepentingan partai yang didukung. Tentu saja, bila tidak sesuai, Demokrat tidak bisa mendukung begitu saja.

Yang jelas, kata SBY, langkah Demokrat tak bisa dijawab kali ini. Demokrat akan menentukan arah melalui Rapat Pimpinan Nasional pada 20 Mei. "Kami sedang bekerja, segala sesuatu akan gamblang, kami akan melakukan Rapimnas," katanya.

Inilah daftar lengkap 132 anggota DPD RI terpilih dari 33 provinsi di Indonesia, disertai jumlah suara dan provinsi yang diwakilinya.

DAFTAR NAMA ANGGOTA DPR-RI 2014 -2019 DARI 10 PARTAI POLITIK YANG LOLOS KE SENAYAN

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Dapil Aceh I : Tagore Abubakar 64.159 suara.
2. Sumatera Utara I : Sofyan Tan 113.716 suara.
3. Irmadi Lubis : 46.039 suara.
4. Sumatera Utara II : Trimedya Panjaitan 101.415 suara.
5. Sumatera Utara III : Junimart Girsang 76.819 suara.
6. Sumatera Barat I : Alex Indra Lukman.
7. Sumatera Barat II : Agus Susanto 39.131 suara.
8. Riau I : Effendy Sianipar 69.425 suara.
9. Riau II : Marsiaman Saragih 26.650 suara.
10. Jambi : Ihsan Yunus 61.648 suara.
11. Sumatera Selatan I : Nazarudin Kiemas 59.930 suara.
12. Sumatera Selatan II : Erwin M Singaruju 81.644 suara.
13. Yulian Gunhar 44.192 suara.
14. Bengkulu : Elva Hartati 30.298 suara.
15. Lampung I : Isma Yatun 65.731 suara,
16. Sudin 64.008 suara.
17. Lampung II : Henry Yosodiningrat 54.022 suara.
18. Itet Tridjajati Sumarijanto 40.203 suara.
19. Bangka Belitung : Rudianto Tjen 72.400 suara.
20. Kepulauan Riau : Dwi Ria Latifa 48.579 suara.
21. Dapil Jakarta I : Wiryanti Sukamdani 30.691 suara.
22. Jakarta II : Eriko Sotarduga 61.888 suara.
23. Masinton Pasaribu 30.989 suara.
24. Jakarta III : Charles Honoris 96.842 suara.
25. Effendi MS Simbolon 89.028 suara.
26. Darmadi Durianto 52.861 suara.
27. Jawa Barat I: Junico BP Siahaan 64.980 suara.
28. Ketut Sustiawan 32.234 suara.
29. Jawa Barat II : Yadi Srimulyadi 59.842 suara.
30. Jalaludin Rakhmat 56.402 suara.
31. Jawa Barat III : Diah Pitaloka 31.993 suara.
32. Jawa Barat IV : Ribka Tjiptaning 43.393 suara.
33. Jawa Barat V : Adian Yunus Yusak Napitupulu 35.589 suara.
34. Indra P Simatupang 35.139 suara.
35. Jawa Barat VI : Sukur Nababan 123.493 suara.
36. Risa Mariska 27.578 suara.
37. Jawa Barat VII : Rieke Diah Pitaloka 255.044 suara.
38. Tono Bahtiar 50.663 suara.
39. Jawa Barat VIII: Ono Surono 72.608 suara.
40. Yoseph Umarhadi 66.181 suara.
41. Jawa Barat IX : Maruarar Sirait 131.618 suara.
42. TB Hasanuddin 76.991 suara.
43. Jawa Barat X : Puti Guntur Soekarno 93.404 suara.
44. Jawa Barat XI : Dony Maryadi Oekon 38.006 suara.
45. Jawa Tengah I : Juliari P Batubara 128.956 suara.
46. Tjahjo Kumolo 59.761 suara.
47. Jawa Tengah II : Daryatmo Mardiyanto 41.453 suara.
48. Jawa Tengah III: Imam Suroso 91.708 suara.
49. Evita Nursanty 73.673 suara.
50. Jawa Tengah IV: Bambang Wuryanto 128.116 suara.
51. Agustina Wilujeng Pramestuti 56.707 suara.
52. Jawa Tengah V: Puan Maharani 369.927 suara.
53. Aria Bima 96.163 suara.
54. Rahmad Handoyo 33.569 suara.
55. Jawa Tengah VI : Sudjadi 79.681 suara.
56. Nusyirwan Soedjono 55.293 suara.
57. Jawa Tengah VII: Utut Adianto 67.001 suara.
58. Jawa Tengah VIII: Adisatrya Suryo Sulisto 105.399 suara.
59. Budiman Sudjatmiko 68.861 suara.
60. Jawa Tengah IX: Muhammad Prakosa 75.657 suara.
61.  Damayanti Wisnu Putranti 75.657 suara.
62. Jawa Tengah X: Hendrawan Supratikno 68.380 suara.
63. Dapil Yogyakarta: Mohammad Idham Samawi 120.796 suara.
64. My Esti Wijayati 99.440 suara.
65. Jawa Timur I : Guruh Irianto Sukarno Putra 84.753 suara.
66. Indah Kurnia 68.497 suara.
67. Henky Kurniadi 43.434 suara.
68. Jawa Timur II : Hamka Haq 27.166 suara.
69. Jawa Timur III: Nursuhud 58.123 suara.
70. Jawa Timur IV: Arif Wibowo 43.074 suara.
71. Jawa Timur V: Ahmad Basarah 68.009 suara.
72. Andreas Eddy Susetyo 56.160 suara.
73. Jawa Timur VI : Pramono Anung Wibowo 165.906 suara.
74. Djarot Saiful Hidajat 69.053 suara.
75. Budi Yuwono 64.807 suara.
76. Jawa Timur VII: Sirmadji 77.100 suara.
77. Jawa Timur VIII: Sadarestuwati 73.354 suara.
78. Mindo Sianipar 73.341 suara.
79. Jawa Timur IX: Abidin Fikri 36.304 suara.
80. Jawa Timur X: Nasyirul Falah Amru 64.161 suara.
81. Jawa Timur XI: Said Abdullah 112.539 suara.
82. Banten I: Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya 51.059 suara.
83. Banten II: Ichsan Soelistio 17.994 suara.
84. Banten III: Herdian Koosnadi 47.426 suara.
85. Marinus Gea 42.285 suara.
86. Bali: Wayan Koster 260.342 suara.
87. I Made Urip 166.430 suara.
88. I Gusti Agung Rai Wirajaya 75.252 suara.
89. Nyoman Dhamantra 70.590 suara.
90. NTB : Rachmat Hidayat 62.987 suara.
91. NTT I : Honing Sanny 49.287 suara.
92. NTT II: Herman Hery 109.406 suara.
93. Kalimantan Barat: Karolin Margret Natasa 397.481 suara.
94. Lasarus 173.154 suara.
95. G Michael Jeno 55.121 suara.
96. Kalimantan Tengah: Willy M Yoseph 147.175 suara.
97. Asdy Narang 64.560 suara.
98. Kalimantan Selatan II: Hasnuryadi Sulaiman 82.130 suara.
99. Kalimantan Timur: Marten Apuy 71.177 suara.
100. Sulawesi Utara: Olly Dondokambey 237.620 suara.
101. Vanda Sarundajang 126.197 suara.
102. Sulawesi Tengah: Rendy M Affandy Lamadjido 47.709 suara.
103. Sulawesi Selatan I : Andi Ridwan Wittiri 41.356 suara.
104. Sulawesi Selatan II : Samsu Niang 39.122 suara.
105. Maluku: Mercy Chriesty Barends 65.166 suara.
106. Maluku Utara: Irine Yusiana Roba Putri 52.677 suara.
107. Papua: Komarudin Watubun 120.724 suara.
108. Tony Wardoyo 136.642 suara.
109. Papua Barat: Jimmy Demianus Ijie 69.908 suara.

PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Aceh I : Salim Fakhry 42.557 suara.
2. Aceh II : Firmandez 24.861 suara.
3. Sumatera Utara I : Meutya Hafid 45.232 suara.
4. Sumatera Utara II : Rambe Kamarul Zaman 59.978 suara.
5. Sumatera Utara III : Delia Pratiwi BR Sitepu 127.845 suara.
6. Anthon Sihombing 66.601 suara.
7. Sumatera Barat I: Betti Shadiq Pasadigoe 77.663 suara.
8. Sumatera Barat II: John Kenedy Azis 53.182 suara.
9. Riau I: Tabrani Maamun 57.200 suara.
10. Riau II: HM Idris Laena suara 91.595 suara.
11. Jambi: Saniatul Lativa 87.911 suara.
12. Sumatera Selatan I: Dodi Reza Alex Noerdin 203.246 suara.
13. Kahar Muzakir 49.025 suara.
14. Sumatera Selatan II: Bobby Adhityo Rizaldi 67.456 suara.
15. Lampung I: Dwie Aroem Hadiyatie 32.808 suara.
16. Lampung II: Aziz Syamsuddin 70.619 suara.
17. Bangka Belitung: Azhar Romli 33.693 suara.
18. Jakarta I : Bambang Wiyogo 45.617 suara.
19.. Jakarta II : Fayakhun Andriadi 25.446 suara.
20. Jakarta III: Tantowi Yahya 45.507 suara.
21. Jawa Barat I: Popong Otje Djunjunan 26.090 suara.
22. Jawa Barat II: Agus Gumiwang Kartasasmita 102.469 suara.
23. Lili Asdjudiredja 44.285 suara.
24. Jawa Barat III: Deding Ishaq 33.009 suara.
25. Eka Sastra 74.458 suara,
26. Jawa Barat IV: Dewi Asmara 77.158 suara.
27. Jawa Barat V: Airlangga Hartarto 113.939 suara.
28. Ichsan Firdaus 27.986 suara.
29. Jawa Barat VI: Wenny Haryanto 32.906 suara,
30. Jawa Barat VII: Ade Komarudin 167.732 suara.
31. Dadang S Muchtar 69.414 suara,
32. Jawa Barat VIII: Dave Akbarshah Fikarno 80.748 suara.
33. Daniel Mutaqien Syafiuddin 91.958 suara.
34. Jawa Barat IX: Eldie Suwandie 90.588 suara.
35. Jawa Barat X: Agun Gunanjar Sudarsa 69.359 suara,
36. Jawa Barat XI: Ferdiansyah 67.837 suara.
37. Ahmad Zacky Siradj 30.833 suara.
38. Jawa Tengah I: Mujib Rohmat 36.163 suara.
39. Jawa Tengah II: Nusron Wahid 243.021 suara.
40. Bowo Sidik Pangarso 66.909 suara.
41. Jawa Tengah III: Firman Subagyo 90.757 suara.
42. Jawa Tengah IV: Endang Maria Astuti 44.081 suara.
43. Jawa Tengah V: Endang Srikarti Handayani 48.547 suara.
44. Dapil Jawa Tengah VI: Iqbal Wibisono 50.868 suara.
45. Jawa Tengah VII: Bambang Soesatyo 57.235 suara.
46. Jawa Tengah VIII: Dito Ganindito 49.137 suara.
47. Jawa Tengah IX: Agung Widyantoro 75.577 suara.
48. Jawa Tengah X: Budi Supriyanto 57.339 suara.
49. Yogyakarta : Siti Hediyati Soeharto 61.655 suara.
50. Jawa Timur I: Adies Kadir 30.093 suara.
51. Jawa Timur II: Mukhamad Misbakhun 66.899 suara.
52. Jawa Timur III: Hardisoesilo 34.000 suara.
53. Jawa Timur IV: Muhammad Nur Purnamasidi 26.438 suara.
54. Jawa Timur V: Ridwan Hisjam 43.796 suara.
55. Dapil Jawa Timur VI: Sarmuji 57.586 suara.
56. Jawa Timur VII: Gatot Soedjito 54.344 suara.
57. Jawa Timur VIII: Mohammad Suryo Alam 56.702 suara.
58. Jawa Timur IX: SW Yudha 46.022 suara.
59. Jawa Timur X: Eni Maulani S 84.837 suara.
60. Jawa Timur XI: Zainudin Amali 122.167 suara.
61. Banten I: Andika Hazrumy 70.846 suara.
62. Banten II: Yayat Y Biaro 31.668 suara.
63. Banten III: Andi Achmad Dara 73.408 suara.
64. Bali: Gde Sumarja Linggih 141.168 suara.
65. AA Bagus Adhi Mahendra Putra 71.964 suara.
66. NTB: Muhammad Lutfi 59.074 suara.
67. NTT I: Melchias Markus Mekeng 73.120 suara.
68. Setya Novanto 85.188.
69. NTT II: Charles J Mesang 54.514 suara.
70. Kalimantan Barat: Zul Fadhli 100.583 suara.
71.  Kalimantan Tengah: Agati Sulie Mahyudin 32.297 suara.
72. Kalimantan Selatan I: Ahmadi Noor Supit 71.233 suara.
73. Indro Hananto 64.206 suara.
74. Kalimantan Selatan II: Hasnuryadi Sulaiman 82.130 suara.
75. Kalimantan Timur: Mahyudin 91.623 suara.
76. Neni Moerniaeni 61.405 suara.
77. Sulawesi Utara: Aditya Anugrah Moha 77.264 suara.
78. Sulawesi Tengah: Mohammad Said 131.508 suara.
79. Sulawesi Selatan I: Hamka B Kady 45.717 suara.
80. Sulawesi Selatan II: Syamsul Bachri 66.519 suara.
81. Andi Rio Idris Padjalangi 77.962 suara.
82. Sulawesi Selatan III: Markus Nari 76.608 suara.
83. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta 96.330 suara.
84. Sulawesi Tenggara: Ridwan Bae 91.747 suara.
85. Gorontalo: Fadel Muhammad 163.054 suara.
86.  Roem Pono 117.831 suara,
87. Sulawesi Barat: Enny Anggraeny Anwar 58.518 suara.
88. Maluku: Edison Betaubun 58.765 suara.
89. Maluku Utara: Saiful Bahri Ruray 37.486 suara.
90. Papua: Elion Numberi 85.374 suara.
91. Papua Barat: Robert Joppy Kardinal 65.690 suara

PARTAI GERINDERA

1. Aceh I: Fadhlullah 63.872 suara.
2. Aceh II: Khaidir 42.124 suara.
3. Sumatera Utara I: Muhammad Syafi'i 46.438 suara.
4. Sumatera Utara II: Gus Irawan Pasaribu 188.205 suara.
5. Suasana Dachi 82.496 suara.
6. Sumatera Utara III: Martin Hutabarat 29.925 suara.
7. Sumatera Barat I: Suir Syam 34.858 suara.
8. Sumatera Barat II: Ade Rezki Pratama 71.847 suara.
9. Riau I: Rita Zahara 37.561 suara.
10. Riau II: Nurzahedi 45.622 suara.
11. Jambi: H.A.R Sutan Adil Hendra 59.261 suara.
12. Sumatera Selatan I: Edhy Prabowo 75.186 suara.
13. Sumatera Selatan II: Sri Meliyana 46.244 suara.
14. Bengkulu: Susi Marleny Bachsin 33.304 suara.
15. Lampung I: Ahmad Muzani 48.379 suara.
16. Lampung II: Dwita Ria Gunadi 71.391 suara.
17. Jakarta I: Asril Hamzah Tanjung 24.957 suara.
18. Jakarta II: Biem Triani Benjamin 50.624 suara.
19. Jakarta III: Aryo P.S Djojohadikusumo 53.268 suara.
20. Jawa Barat I: Sodik Mudjahid 41.801 suara.
21. Jawa Barat II: Rachel Maryam Sayidina 58.758 suara.
22. Jawa Barat III: Ahmad Riza Patria 23.991 suara.
23. Jawa Barat IV: Heri Gunawan 19.998 suara.
24. Jawa Barat V: Fadli Zon 79.074 suara.
25. Jawa Barat VI: Nuroji 52.838 suara.
26. Jawa Barat VII: Putih Sari 56.745 suara.
27. Jawa Barat VIII: Kardaya Warnika 34.761 suara.
28. Jawa Barat IX: Oo Sutisna 34.650 suara.
29. Jawa Barat XI: Subarna 19.795 suara.
30. Jawa Tengah I: Jamal Mirdad 39.760 suara.
31. Jawa Tengah II: Abdul Wachid 65,925 suara.
32. Jawa Tengah III: Sri Wulan 64.423 suara.
33. Jawa Tengah IV: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo 47.542 suara.
34. Jawa Tengah V: Bambang Riyanto 34.872 suara.
35. Jawa Tengah VI: Harry Poernomo 56.323 suara.
36. Jawa Tengah VII: KRT. H Darori Wonodipuro 65.630 suara.
37. Jawa Tengah VIII: Novita Wijayanti 83.327 suara.
38. Jawa Tengah IX: Mohamad Hekal 53.567 suara.
39. Jawa Tengah X: Ramson Siagian 28.535 suara.
40. Yogyakarta: Andika Pandu Puragabaya 72.290 suara.
41. Jawa Timur I: Bambang Haryo Soekartono 33.896 suara.
42. Jawa Timur II: Soepriyatno 63,574 suara.
43. Jawa Timur III: Sumail Abdullah 28.257 suara.
44. Jawa Timur IV: Bambang Haryadi 87.040 suara.
45. Jawa Timur V: Moreno Soeprapto 52.921 suara.
46. Jawa Timur VI: Endro Hermono 39.955 suara.
47. Jawa Timur VII: Supriyanto 51.931 suara.
48. Jawa Timur VIII: Sareh Wiyono 68.017 suara.
49. Jawa Timur IX: Wihadi Wiyanto 29.133 suara.
50. Jawa Timur X: Khilmi 46.127 suara.
51.  Jawa Timur XI: Moh Nizar Zahro 159.006 suara.
52. Banten I: Anda 26.841 suara.
53. Banten II: Desmond Junaidi Mahesa 61.275 suara.
54. Banten III: Sufmi Dasco Ahmad 56.323 suara.
55. Bali: Ida Bagus Putu Sukarta 54.655 suara.
56. NTB: Wilgo Zainar 55.192 suara.
57. NTT I: Pius Lustrilanang 55.432 suara.
58. NTT II: Fary Djemy Francis 48.351 suara.
59. Kalimantan Barat: Katherine A Oendoen 38.455 suara.
60. Kalimantan Tengah: Iwa Kurniawan 30.358 suara.
61. Kalimantan Selatan I: Saiful Rasyid 24.733 suara.
62. Kalimantan Selatan II: Sjachrani Mataja 31.347 suara.
63. Kalimantan Timur: Luther Kombong 84.001 suara.
64. Sulawesi Utara: Wenny Warouw 35.660 suara.
65. Sulawesi Tengah: Supratman Andi Agtas 61.500 suara.
66. Sulawesi Selatan I: Azikin Solthan 57.352 suara.
67. Sulawesi Selatan II: Andi Iwan Darmawan Aras 91.739 suara.
68. Sulawesi Selatan III: Andi Nawir 45.197 suara.
69. Sulawesi Tenggara: Haerul Saleh 30.820 suara.
70. Gorontalo: Elnino M Husein Mohi 37.512 suara.
71. Sulawesi Barat: Ruskati Ali Baal 55.014 suara.
72. Maluku: Amrullah Amri Tuasikal 95.690 suara.
73. Papua: Roberth Rouw 128.598 suara

PARTAI DEMOKRAT

1.Aceh I: Teuku Riefky Harsya 65.851 suara.
2. Aceh II: Muslim 41.219 suara.
3. Sumatera Utara I: Ruhut Poltak Sitompul 34.685 suara.
4. Sumatera Utara II: Rooslynda Marpaung 54.940 suara.
5. Sumatera Utara III: Rudi Hartono Bangun 49.023 suara.
6. Sumatera Barat I: Darizal Basir 34.695 suara.
7. Sumatera Barat II: Mulyadi 84.563 suara.
8. Riau I: Sutan Sukarnotomo 31.286 suara.
9. Riau II: Muhammad Nasir 48.906 suara.
10. Jambi: Zulfikar Achmad 53.556 suara.
11. Sumatera Selatan I: Syofwatillah Mohzaib 50.138 suara.
12. Sumatera Selatan II: Wahyu Sanjaya 46.164 suara.
13. Lampung I: Zulkifli Anwar 40.922 suara.
14. Lampung II: Marwan Cik Asan 46.940 suara.
15. Bangka Belitung: Eko Wijaya 35.570 suara.
16. DKI Jakarta I: Dwi Astuti Wulandari 20.434 suara.
17. DKI Jakarta II: Melani Leimena Suharli 19.844 suara.
18. Jawa Barat I: Agung Budi Santoso 18.487 suara.
19. Jawa Barat II: Dede Yusuf Macan Effendi 142.939 suara.
20. Jawa Barat III: Sjarifuddin Hasan 31.486 suara.
21. Jawa Barat V: Anton Sukartono Suratto 23.554 suara.
22. Jawa Barat VII: Saan Mustopa 47.837 suara.
23. Jawa Barat VIII: Erman Khaeron 41.394 suara.
24. Jawa Barat IX: Linda Megawati 26.249 suara.
25. Jawa Barat X: Amin Santono 23.948 suara.
26. Jawa Barat XI: Siti Mufattahah 31.151 suara.
27. Jawa Tengah I: Agus Hermanto 32.047 suara.
28. Jawa Tengah III: Djoko Udjianto 73.906 suara.
29. Jawa Tengah IV: Rinto Subekti 58.155 suara.
30. Jawa Tengah VIII: Khatibul Umam Wiranu 28.778 suara.
31. Yogyakarta: Ambar Tjahyono 38.152 suara.
32. Jawa Timur I: Fandi Utomo 26.335 suara.
33. Jawa Timur II: Evi Zainal Abidin 43.122 suara.
34. Jawa Timur III: Azam Asman Natawijana 21.060 suara.
35. Jawa Timur IV: Ayub Khan 15.975 suara.
36. Jawa Timur V: Nurhayati Ali Assegaf 18.162 suara.
37. Jawa Timur VI: Venna Melinda 49.383 suara.
38.  Jawa Timur VII: Edhie Baskoro Yudhoyono 243.747 suara.
39. Sartono 31.345 suara.
40. Jawa Timur VIII: Guntur Sasono 46.089 suara.
41. Jawa Timur IX: Didik Mukrianto 51.218 suara.
42. Jawa Timur XI: Mat Nasir 109.367 suara.
43. Banten I: Vivi Sumantri Jayabaya 31.458 suara.
44. Banten III: Wahidin Halim 127.392 suara.
45. Bali: Jero Wacik 104.682 suara.
46. I Putu Sudiartana 73.348 suara.
47. NTB: Syamsul Luthfi 83.638 suara.
48. NTT I: Benny Kabur Harman 53.701. suara.
49. NTT II: Jefirston R Riwu Kore 105.924 suara.
50. Kalimantan Barat: Erma Suryani Ranik 34.420 suara.
51. Kalimantan Timur: Noorbaiti Isran Noor 53.283 suara.
52. Sulawesi Utara: Evert Erenst Mangindaan 81.152 suara.
53. Sulawesi Tengah: Verna Gladies Merry Inkiriwang 74.983 suara.
54. Sulawesi Selatan I: Aliyah Mustika Ilham 84.480 suara.
55 Sulawesi Selatan II: Muhammad Nasyit Umar 36.351 suara.
56. Sulawesi Selatan III: Bahrum Daido 31.747 suara.
57. Dapil Sulawesi Tenggara: Umar Arsal 52.650 suara.
58. Sulawesi Barat: Salim Mengga 51.168 suara.
59. Papua: Willem Wandik 178.682 suara.
60. Libert Kristo Ibo 166.734 suara.
61. Papua Barat: Michael Watimena 83.744 suara.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Aceh I: Irmawan 40.191 suara.
2. Sumut II: Marwan Dasopang 29.657 suara.
3. Riau II: Muhammad Lukman Edi 60.420 suara.
4. Jambi: Handayani 47.479 suara.
5. Sumsel II: Bertu Merlas 76.965
6. Lampung I: Musa Zainudin 43.784 suara.
7. Lampung II: Chusnunia Chalim 56.752 suara.
8. Jabar II: Cucun Ahmad Saymsurijal 37.763 suara.
9. Jabar III: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz 12.149 suara.
10. Jabar VII: Krisna Mukti 31.987 suara.
11. Jabar VIII: Dedi Wahidi 67.722 suara.
12. Jabar IX: Maman Imanul Haq 39.080 suara.
13. Jabar X : Yanuar Prihatin 17.823 suara.
14. Jabar XI: Acep Ajang Ruhiat 71.697 suara.
15. Jateng I: Alamudin Dimyati Rois 82.221 suara.
16. Jateng II: Fathan 93.097 suara.
17. Jateng III: Marwan Ja'far 123.447 suara.
18. Jateng V: Muhammad Toha 71.688 suara.
19. Jateng VI: Abdul Kadir Karding 128.037 suara.
20. Jateng VII: Taufiq R Abdullah 44.690 suara.
21. Jateng VIII: Siti Mukarromah 36.312 suara.
22. Jateng IX: Bachrudin Nasori 81.606 suara.
23. Jateng X: Muh. Hanif Dhakiri 95.625 suara.
24. Bisri Romly 64.496 suara.
25. Yogyakarta: Agus Sulistiono 51.045 suara.
26. Jatim I: Imam Nahrawi 80.283 suara.
27. Syaikhul Islam 91.211 suara.
28. Jatim II: Abdul Malik Haramain 76.642 suara.
29. Jatim III: Nihayatul Wafiroh 90.197 suara.
30. M Nasim Khan 78.222 suara.
31. Jatim IV: Saiful Bahri Anshori 47.918 suara.
32. Jatim IV: Hadi Zainal Abidin 46.685 suara.
33. Jatim V: Latifah Sohib 53.121 suara.
34. Jatim VI: An'im F Mahrus 71.421 suara.
35. Jatim VII: Ibnu Multazam 75.312 suara.
36. Jatim VIII: Abd. Muhaimin Iskandar 116.694 suara.
37. Ida Fauziah 37.251 suara.
38. Jatim IX: Anam Mu'awanah 95.621 suara.
39. Jatim X: Jazilul Fawaid 94.147 suara.
40. Jatim XI: Kholilurrahkam 146.054 suara.
41. Banten III: Siti Masrifah 32.308 suara.
42. NTB: Helmi Faishal Zaini 69.542 suara.
43. Kalbar: Daniel Johan 28.608 suara.
44. Kalsel I: Zainul Arifin Noor 31.975 suara.
45. Kalsel II: Zairullah Azhar 81.324 suara.
46. Maluku: Rohani 93.800 suara.
47. Papua: Peggi Patrisia Pattipi 106.371 suara.

PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Aceh I: Muslim Ayub 47.035 suara
2. Sumatera Utara I: Mulfachri Harahap 47.280 suara
3. Sumatera Utara II: Saleh Partaonan Daulay 64.869 suara
4. Sumatera Utara III: Nasril Bahar 86.885 suara
5. Sumatera Barat I: MHD Asli Chaidir 33.917 suara
6. Riau I: Jon Erizal 91.076 suara
7. Jambi: A Bakri 79.605 suara
8. Dapil Sumatera Selatan I: A Hafisz Tohir 74.176 suara
9. Sumatera Selatan II: Hanna Gayatri 80.871 suara
10. Bengkulu: Dewi Coryati 42.490 suara
11. Lampung I: Zulkifli Hasan 174.144 suara
12. Lampung II: Alimin Abdullah 38.084 suara
13. Kepulauan Riau: Asman Abnur 97.327 suara
14. Jawa Barat II: Ahmad Najib Qodratullah 23.358 suara
15. Jawa Barat IV: Desy Ratnasari 56.397 suara
16. Jawa Barat V: Primus Yustisio 45.485 suara
17. Jawa Barat VI: Lucky Hakim 57.891 suara
18. Jawa Barat VII: Daeng Muhammad 54.576 suara
19. Jawa Barat X: Budi Youyastri 70.311 suara
20. Jawa Barat XI: Haerudin 44.178 suara
21. Dapil Jawa Tengah I: Yayuk Basuki 25.615 suara
22. Jawa Tengah IV: Laila Istiana 43.711 suara
23. Jawa Tengah V: Mohammad Hatta 55.343 suara
24. Jawa Tengah VI: Tjatur Sapto Edy 82.723 suara
25. Jawa Tengah VII: Taufik Kurniawan 59.945 suara
26. Jawa Tengah VIII: Ammy Amalia Fatma Surya 28.152 suara
27. Jawa Tengah IX: Teguh Juwarno 54.963 suara
28. Jawa Tengah X: Andriyanto Johan Syah 32.355 suara
29. Dapil Yogyakarta: A Hanafi Rais 197.915 suara
30. Jawa Timur I: Sungkono 56.922 suara,
31. Jawa Timur IV: Anang Hermansyah 53.559 suara
32. Jawa Timur V: Totok Daryanto 36.632 suara
33. Jawa Timur VI: A Riski Sadig 86.898 suara
34. Jawa Timur VIII: Eko Hendro Purnomo 69.301 suara,
35. Jawa Timur IX: Kuswiyanto 45.456 suara
36. Jawa Timur X: Viva Yoga Mauladi 59.361 suara
37. Dapil Banten II: Yandri Susanto 77.964 suara
38. Banten III: M Ali Taher 62.279 suara
39. NTB: Muhammad Syafrudin 62.292 suara
40. NTT I: Laurens Bahang Dama 79.603 suara
41. Kalimantan Barat: Sukiman 83.037 suara
42. Kalimantan Tengah: Hang Ali Saputra Syah Pahan 22.561 suara,
43. Sulawesi Utara: Yasti Soepredjo Mokoagow 103.801 suara
44. Sulawesi Selatan I: Indira Chunda Thita Syahrul 104.293 suara
45. Sulawesi Selatan II: Andi Taufan Tiro 54.585 suara
46. Sulawesi Selatan III: Amran 38.501 suara
47. Sulawesi Tenggara: Asnawati Hasan 131.520 suara
48. Maluku Utara: Mohammad Yamin Tawary 28.171 suara
49. Papua: Jamaluddin Jafar 91.179 suara

  

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Aceh I: Nasir Djamil 62.400 suara
2. Sumut I: Tifatul Sembiring 74.510 suara
3. Sumut II: Iskab Qolba Lubis 40.763 suara
4. Sumut III: Ansory Siregar 33.291 suara
5. Sumbar I: Hermanto 25.756 suara
6. Sumbar II: Refrizal 25.568 suara
7. Riau I: Chairul Anwar 51.700 suara
8. Sumsel I: Mustafa Kamal 35.857 suara
9. Sumsel II: Iqbal Romzi 38.652 suara
10. Lampung I: Almuzzamil Yusuf 43.974 suara
11. Lampung II: Abdul Hakim 72.238 suara
12. DKI Jakarta I: Ahmad Zainuddin 50.474 suara
13. DKI Jakarta II: Hidayat Nur Wahid 119.267 suara
14. DKI Jakarta III: Adang Daradjatun 27.164 suara
15. Jabar I: Ledia Hanifa Amaliah 30.179 suara
16. Jabar II: Ma'mur Hasanuddin 31.854 suara
17. Jabar III: Ecky Awal Mucharam 52.823 suara
18. Jabar IV: Yudi Widiana Adia 30.119 suara
19. Jabar V: TB Soenmandjaja 17.196 suara
20. Jabar VI: Mahfudz Abdurrahman 61.832 suara
21. Jabar VII: Sa'duddin 50.935 suara
22. Jabar VIII: Mahfudz Siddiq 47.338 suara
23. Jabar IX: Nur Hasan Zaidi 36.517 suara
24. Jabar X: Surahman Hidayat 68.380 suara
25. Jabar XI:  Mohamad Sohibul Iman 42.553 suara
26. Jateng III: Gamari 20.785 suara
27. Jateng IV: Hamid Noor Yasin 47.257 suara
28. Jateng V: Abdul Kharis Almaayahari 34.320 suara
29. Jateng IX: Abdul Fikri 34.173 suara
30. DI Yogyakarta: Sukamta 49.771 suara
31. Jatim I: Sigit Sosiantomo 34.930 suara
32. Jatim VII: Rofi Munawar 46.669 suara
33. Banten II: Zulkieflimansyah 38.966 suara
34. Banten III: Jazuli Juwani 81.291 suara
35. NTB: Fahri Hamzah 125.083 suara
36. Kalsel I: Habib Aboe Bakar Alhabsyi 66.864 suara
37. Kaltim: Hadi Mulyadi 53.143 suara
38. Sulsel I: Tamsil Linrung 63.577 suara
39. Sulsel II: Andi Akmal Pasludin 33.896 suara
40. Papua: Muhammad Yudi Kotouky 102.536 suara

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1.Aceh II : Anwar Idris 52.459 suara
2. Sumut I: Hasrul Azwar 43.908 suara
3. Sumut III: Fadli Nurzal 59.584
4. Sumbar I: Epyardi Asda 60.282 suara
5. Sumbar II: Muhammad Iqbal 21.348 suara
6. Jambi: Elviana 42.535 suara
7. DKI Jakarta I: Achamad Fauzan: 50.323
8. DKI Jakarta II: Okky Asokawati 35.727 suara
9. DKI Jakarta III: Achmat Dimyati Natakusumah 68.353 suara
10. Jabar III: Joko Purwanto 26.651 suara
11. Jabar IV: Reni Marlinawati 38.777 suara
12. Jabar V: Achmad Farial 50.686 suara
13. Jabar VII: Wardatul Asriah 77.175 suara
14. Jabar IX: Dony Ahmad Munir 38.038 suara
15. Jabar X: Asep A.Maoshul Affandy 41.320 suara
16. Jabar XI: Nurhayati 82.467 suara
17. Jateng II: Mukhlisin 71.515 suara
18. Jateng III: Moh Arwani Thomafi 67.484 suara
19. Jateng VI: Lukman Hakim Saifuddin 38.620 suara
20. Jateng VII: Mochammad Romahurmuziy 64.716 suara
21. Jateng VIII: Achmad Mustakim 14.620 suara
22. Jateng IX: Zainut Tauhid Sa'adi 28.433 suara
23. Jateng X: Arsul Sani 36.163 suara
24. Jatim II: Mustofa Assegaf 57.303 suara
25. Jatim III: Sy.Anas Tahir 32.166 suara
26. Jatim X: Iskandar D Syaichu 59.376 suara
27. Jatim XI: Fanny syafriansyah 189.186 suara
28. Banten I: Irna Narolita 88.969 suara
29. Banten II: Kartika Yudhisti 49.377 suara
30. Banten III: Irgan Chairul Mahfiz 59.048 suara
31. NTB: Ermalena 49.314
32. Kalbar: Usman Ja'far 81.113 suara
33. Kalsel I: Syaifullah Tamliha 58.348 suara
34. Kalsel II: Aditya Mufti Ali 65.267 suara
35. Kaltim: Kasriyah 49.839 suara
36. Sulsel I: Amir Uskara 67.925 suara
37. Sulsel II: Andi Muhammad Galib 32.915 suara
38. Sulsel III: Fatmwati Rusdi 93.856 suara
39. Sultra: Amirul Tamim 48.477 suara.

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

1.Aceh I: Bahtiar Ali 38.820 suara
2. Aceh II: Zulfanlindan 23.748 suara
3. Sumut I: Prananda Surya paloh 46.233 suara
4. Sumut II: Sahat Silaban 67.555 suara
5. Sumut III: Ali Umri 39.948 suara
6. Sumbar I: Andre Saifoel 38.249 suara
7. Sumsel II: Irma Suryani 68.128 suara
8. Bengkulu: Patrice Rio Capella 86.405 suara
9. Lampung II: Tamanuri 76.081 suara
10. Kepulauan Riau: Nyat Kadir 55.384 suara
11. DKI Jakarta III: Ahmad Sahroni 60.683 suara
12. Jabar IX: Supiadin Aries saputra 14.099 suara
13. Jateng I: Fadoli 41.185 suara
14. Jateng II: Prasetyo 51.999 suara
15. Jateng III: Donny Imam Priambodo 42.491 suara
16. Jateng VI: Choirul Muna 66.131 suara
17. Jateng VII: Amelia Anggraini 48.039 suara
18. Jatim II: Hasan Aminuddin 190.226 suara
19. Jatim IV: T. Taufiqulhadi 22.075 suara
20. Jatim V: Kresna Dewanata Phrosakh 52.413 suara
21. Jatim VI: Mohammad Mahardika Suprapto 14.376 suara
22. Jatim VII: Yayuk Sri Rahayuningsih 34.291 suara
23. Jatim VIII: Soehartono 43.700 suara
24. Jatim IX: Slamet junaedi 167.733 suara
25. Banten I: Tri Murny 36.571 suara
26. NTB: Kurtubi 37.889 suara
27. NTT I: Jhony G Plate 33.704 suara
28. Dapil NTT II: Fiktor Bungtilu Laiskodat 77.555 suara
29. Kalbar: Syarief Abdullah ALK 73.774 suara
30. Kalteng: Hamdhani 29.633 suara
31. Kaltim: Achmad Amins 35.142 suara
32. Sulteng: Ahmad HI M Ali 109.021 suara
33. Sulsel II: Akbar Faisal 47.940 suara
34. Sulsel III: M luthfi A Mutty 39.828 suara
35. Papua: Sulaeman L Hamzah 80.623 suara

 PARTAI HATI NURANI RAKYAT                 

1. Sumut I : Nurdin Tampubolon 49.859 suara.
2. Sumut II : Rufinus Khotmaulana Hutauruk 52.666 suara.
3. Sumut III : Samsudin Siregar 42.850 suara.
4. Sumsel I : Fauzih H. Amro 26.438 suara.
5. Lampung I : Frans Agung Mula Putra 81.058 suara.
6. Jabar I : Moh. Arief S Suditomo 24.649 suara.
7. Jabar II : Dadang Rusdiana 29.778 suara.
8. Jabar III : Djoni Rollin Drawan 18.754 suara.
9. Jabar VIII: Miryam S Haryani 34.030 suara.
10. Jatim VIII: Dossy Iskandar Prasetyo 43.090 suara.
11. Jatim XI: M Farid Alfauzi 115.963 suara.
12.  Banten III: Inas Nasrulloh Zubir 27.097 suara.
13. NTB : Lalu Gede Syamsul Mujahidin 71.211 suara.
14. NTT II : Saleh Husin 51.780 suara.
15. Sulteng : Sayrifuddin Sudding 42.660 suara.
16. Sulsel I : Dewie Yasin Limpo 39.514 suara.