Menurut Hidayat, rencana itu akan digulirkan pada pembicaraan antarkementerian yang kini sedang berlangsung. "Kami juga meminta kepada buruh untuk melakukan kesepakatan setelah terjadinya perundingan," ungkap Hidayat, di sela-sela pertemuan Uni Eropa-Indonesia Business Dialogue di Nusa Dua, Bali.
Hidayat mengaku dalam pembicaraan dengan tim ekonomi dan pengusaha, pemerintah diminta untuk memastikan kenaikan upah minimum secara rata-rata. Kementerian Perindustrian mengusulkan minimal gaji Rp2 juta bagi buruh, sehingga setara dengan Pegawai Neger Sipil (PNS). "Kami dan pengusaha masih membicarakan secara teknis basic policy. Jadi gaji buruh jangan sampai di bawah PNS," imbuhnya.
Selanjutan, kata Hidayat, pengusaha dan tim ekonomi akan membicarakan lebih lanjut terkait upaya penyelesaian masalah pengupahan ini. "Kalau sudah bentrok begini, pengusaha dan buruh harusnya take and give. Pengusaha harus mau memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu," tegas Hidayat.
Hidayat menambahkan, konflik antara pengusaha dan buruh ini akan diselesaikan dengan baik. Pemerintah akan mengupayakan penyelesaian masalah itu dengan melibatkan lintas kementerian. Langkah itu juga diusahakan hingga tingkat pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan pada lapisan paling mendasar.
Agar penyelesaian berjalan lancar, Hidayat meminta kepada Apindo untuk tidak melansir secara berlebihan data terkait 100 perusahaan yang akan menutup usahanya akibat sweeping kelompok buruh. "Apindo juga harus mampu bekerja secara profesional dan proporsional dengan tidak melansir data secara berlebihan," pintanya.
Hidayat yakin, iklim investasi terkait capacity building masih mampu tumbuh, meski banyak kabar miring seputar dunia investasi di Indonesia. "Saya yakin iklim investasi capacity building masih mampu tumbuh di tengah kabar miring dunia investasi di Indonesia," kata dia.
No comments:
Post a Comment