Upaya AS untuk mengatasi krisis anggaran masih menemui jalan buntu. Baik Pemerintah yang didukung partai Demokrat maupun politisi Republik yang menguasai DPR, belum juga sepakat dalam mencari penyelesaian bersama.
Perbedaan sikap ini masih terlihat jelas saat pejabat dari masing-masing kubu diwawancara media massa AS dalam kesempatan terpisah pada Minggu waktu setempat. Padahal, anggaran negara dan perekonomian AS berada di ujung tanduk saat kebijakan temporer pemotongan pajak, yang dibuat semasa Presiden George W. Bush, akan berakhir di pengujung Desember 2012.
Pemerintah AS tengah pusing dengan krisis anggaran ini, yang populer dengan sebutan "jurang fiskal." Bila tidak segera ditangani "jurang fiskal" ini akan membuat pembiayaan beberapa program pemerintah AS mulai tahun depan akan berkurang drastis, bahkan bisa terhenti sama sekali.
Perbedaan sikap ini masih terlihat jelas saat pejabat dari masing-masing kubu diwawancara media massa AS dalam kesempatan terpisah pada Minggu waktu setempat. Padahal, anggaran negara dan perekonomian AS berada di ujung tanduk saat kebijakan temporer pemotongan pajak, yang dibuat semasa Presiden George W. Bush, akan berakhir di pengujung Desember 2012.
Pemerintah AS tengah pusing dengan krisis anggaran ini, yang populer dengan sebutan "jurang fiskal." Bila tidak segera ditangani "jurang fiskal" ini akan membuat pembiayaan beberapa program pemerintah AS mulai tahun depan akan berkurang drastis, bahkan bisa terhenti sama sekali.
Pemerintah harus dipaksa menaikkan pajak secara merata. Kombinasi pengurangan anggaran disertai kenaikan pajak ini bisa berbiaya US$600 miliar dan itu bisa memicu resesi baru di AS.
Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner, menyatakan bahwa "jurang fiskal" bakal sulit dihindari, kecuali segera diberlakukan kenaikan pajak bagi kaum kaya Amerika demi menghimpun pendapatan sebesar US$1,6 triliun.
Namun, John Boehner yang merupakan politisi Partai Republik dan tengah memimpin DPR masih keberatan dengan rencana itu, yang akan berlaku selama 10 tahun.
Diwawancara stasiun berita CNN, Geithner menyatakan tidak mungkin negara bisa mendapat pemasukan yang berarti bila tidak ada kenaikan pajak bagi orang-orang kaya. "Tidak akan ada kesepakatan tanpa menaikkan pajak. Tidak ada," kata Geithner.
Namun, saat diwawancara stasiun berita Fox, Boehner menganggap rencana pemerintah itu merupakan proposal yang mustahil diterima. Dia menilai bahwa pemerintah dan Presiden Obama bakal menghambur-hamburkan uang bila diberi wewenang menaikkan pajak.
Diwawancara stasiun berita CNN, Geithner menyatakan tidak mungkin negara bisa mendapat pemasukan yang berarti bila tidak ada kenaikan pajak bagi orang-orang kaya. "Tidak akan ada kesepakatan tanpa menaikkan pajak. Tidak ada," kata Geithner.
Namun, saat diwawancara stasiun berita Fox, Boehner menganggap rencana pemerintah itu merupakan proposal yang mustahil diterima. Dia menilai bahwa pemerintah dan Presiden Obama bakal menghambur-hamburkan uang bila diberi wewenang menaikkan pajak.
Bagi politisi Republik seperti Boehner, besarnya campur tangan pemerintahan dalam perekonomian AS merupakan sesuatu yang tidak efisien dan tidak bisa diterima.
"Menurut Anda, apa yang bakal terjadi bila kami memberi presiden dana baru US$1,6 triliun? Dia bakal membelanjakannya," kata Boehner.
Dia juga menilai, menaikkan pajak bagi 2 persen dari total pembayar pajak di AS justru akan memperparah situasi atas ekonomi AS yang sudah rapuh.
"Menurut Anda, apa yang bakal terjadi bila kami memberi presiden dana baru US$1,6 triliun? Dia bakal membelanjakannya," kata Boehner.
Dia juga menilai, menaikkan pajak bagi 2 persen dari total pembayar pajak di AS justru akan memperparah situasi atas ekonomi AS yang sudah rapuh.
No comments:
Post a Comment