Penghematan di DKI

Menghemat adalah sikap dan perilaku yang jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua paham bahwa dengan menghemat, efisiensi bisa dihasilkan, pemborosan dan korupsi pun dapat ditekan. Nyatanya, hanya sedikit di negeri ini yang mempraktikkan akal sehat itu. 

Terkait dengan praktik penghematan itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bisa disebut sebagai bagian dari kalangan yang berjumlah sangat sedikit itu. 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Pemprov DKI telah melakukan gerakan yang selama ini jarang dilakukan oleh pemda lain atau bahkan kementerian pemerintahan sekalipun. 

Di saat pemda-pemda dan kementerian berlomba-lomba menghabiskan anggaran di setiap akhir tahun, Pemprov DKI justru melakukan koreksi atas inefisiensi anggaran pada dinas-dinas di lingkungannya. 

Jokowi dan Ahok, misalnya, memangkas anggaran tahun berjalan pada setiap dinas di lingkungan Pemprov DKI hingga 25%. Bukan hanya itu, pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru memerintah selama 47 hari itu pun berencana menghemat pula dalam anggaran tahun mendatang. 

Nilai anggaran yang akan diusulkan untuk RAPBD DKI 2013 memang tidak berbeda jauh dengan jumlah APBD 2012 sebesar Rp41,3 triliun. Namun, dengan nilai anggaran yang kurang lebih sama, Pemprov DKI bertekad lebih efisien. 

"Beberapa biaya seperti penelitian, pengkajian, studi yang tidak perlu kami hilangkan. Kita bisa menghemat Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Jadi, kita punya kelebihan uang," kata Ahok baru-baru ini. 

Sesungguhnya apa yang dipraktikkan Jokowi dan Ahok adalah sebuah prinsip good corporate governance, yang selama ini dirindukan publik agar dapat berlangsung di negeri ini, tetapi dalam kenyataannya tidak pernah terwujud. 

Alih-alih menghemat, pemda-pemda dan lembaga pemerintahan tidak sedikit yang justru menghamburkan anggaran demi kepentingan tidak mendesak, bahkan tidak perlu. Celakanya, banyak yang melakukan pemborosan itu by design, bukan by accident. Artinya, itu dilakukan secara sadar dengan niat menggarong uang rakyat. 

Semangat Jokowi dan Ahok untuk berhemat dan membabat inefisiensi di lingkungan Pemprov DKI sangat kita apresiasi dan kita dukung. Hal itu mestinya menjadi teladan bagi pemda-pemda lain di Tanah Air. Juga bagi kementerian atau lembaga negara lainnya. 

Bila penghematan dan efisiensi bisa dilakukan di Pemda DKI, tentu praktik yang sama dapat pula dilakukan di instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun daerah. 

Karena itu, kita mendesak agar prinsip dan praktik penghematan Jokowi dan Ahok menjadi benchmark bagi pemda-pemda lain serta instansi pemerintah. Dengan prinsip dan praktik itu, negara akan memiliki kelebihan anggaran yang cukup untuk meningkatkan pelayanan publik, memberantas kemiskinan dan ketimpangan. 

Yang dibutuhkan hanyalah pemimpin yang jujur, bersih, sederhana, tegas, dan tidak image oriented