Kampung-kampung di Jakarta akan segera ditata ulang. Hari ini, Senin 17 Desember 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 7 perusahaan menandatangani kesepakatan bersama program itu di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta.
Mereka berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Tujuh perusahaan tersebut yaitu PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).
Proyek penataan kampung kumuh pernah dilakukan pada era Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Proyek ini dikenal dengan nama Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) dan berjalan sekitar 1969-1979. Proyek ini juga dinamai Proyek MHT plus.
"Kami harus dorong agar ada sebuah redesign dalam segala hal. Jangan terkonsentrasi pada satu masalah. CSR itu harus terus digerakkan, tapi harus fokus pada permasalahan utama di Jakarta" kata Joko Widodo, Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Program penataan kampung ini akan membuat kampung dengan tata ruang yang baik. Yakni, kampung dengan ruang terbuka hijau yang ideal, ada perpustakaannya, perpustakaan mikro. ”Lebar jalan tidak hanya setengah meter tapi 3 meter,” ujar Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo.
Dia yakin semuanya akan tertangani kalau fokus dan konsentrasi dalam melaksanakan proyek itu. ”Kalau itu rampung tentu ada tindak lanjut. Misalnya, memberikan injeksi untuk bidang ekonominya, sehingga usaha produktif di kampung juga bergerak.”
Jokowi menjelaskan, per tahun 2011 terdapat 392 Rukun Warga (RW) kumuh di Ibukota. Sebarannya, Jakarta Selatan (60), Jakarta Timur (75), Jakarta Pusat (63), Jakarta Barat (92), Jakarta Utara (96), dan Kepulauan Seribu (6).
Skema Penataan
Skema penataan kampung ini sudah disampaikan oleh Jokowi pada 22 November lalu. Dia menunjukkan skema pembangunan kota Jakarta yang dimulai dari penataan kampung. Dalam skema tersebut, akan ada 100 kampung yang akan ditata. Namanya pun beragam dan beberapa di antaranya cukup unik.
"Setiap kampung punya tema sendiri-sendiri karena di situ ada kekuatan lokalnya, misalnya Rawajati menjadi Kampung Herbal. Dibenahi jadi seperti ini," kata Jokowi sambil menunjukkan contoh skema gambarnya.
Kriteria kampung yang akan ditata nantinya, kata Jokowi, harus memiliki ruang terbuka hijau yang baik, memiliki perpustakaan kampung, dan yang paling penting adalah memiliki drainase yang baik. Mulai tahun depan, penataan kampung-kampung ini sudah mulai berjalan.
Beberapa nama kampung yang rencananya akan ditata ulang itu antara lain, Kampung Protein di Tegal Parang, Kampung Platform atau Kampung Panggung di Manggarai, Kampung Stasiun di Bukit Duri, Kampung Ikan di Penjaringan, Kampung Kampus di Tomang, Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Kampung Tekstil di Kebon Kacang, kampung pusat bisnis (Central Business District/CBD)di Tanahabang, dan masih banyak yang lainnya.
Jokowi menjelaskan, Kampung Herbal adalah sebuah kampung yang penduduknya khusus menanam tanaman herbal. "Kenapa di kampung itu dijadikan Kampung Herbal karena memang itu sudah beberapa memulai dan dibesarkan menjadi komoditas menjadi sebuah produk yang menambah pendapatan bagi penduduknya," kata Jokowi.
Kampung Backpacker akan dibangun untuk memanjakan turis-turis asing agar semakin betah berwisata di sekitar wilayah Jakarta. Menurutnya, Jakarta merupakan salah satu kota tujuan wisat para turis asing itu.
"Tapi belum diolah kampungnya sehingga belum bisa menampung backpacker-backpacker itu menjadi sebuah bisnis dan menaikan income masyarakat."
Anggaran
Terkait anggaran, Jokowi memperkirakan satu kampung menghabiskan dana sekitar Rp30-50 miliar. Konsep penataan kampung ini sudah diserahkannya kepada DPRD DKI untuk dibahas.
"Targetnya 100 kampung, tapi nanti tergantung Dewan. Jakarta memiliki 360-an kampung yang perlu di-upgrade. Jadi kalau setahun dapat 100, berarti 5 tahun sudah rampung,” kata Jokowi.
Dengan asumsi anggaran yang dibutuhkan setiap kampung Rp30-50 miliar, maka dana yang akan digelontorkan untuk proyek ini setiap tahun mencapai Rp3-5 triliun.
Jokowi berharap usul anggaran untuk menata ulang 100 kampung dalam setahun itu disetujui DPRD. Dengan begitu penataan kampung bisa dipercepat. ”Mulai tahun depan yang kita usulkan kan 100 perbaikan kampung, penataan kampung itu yang kami usulkan. Tapi nanti yang disetujui setengah sudah bagus. Syukur-syukur semua. Lebih baik.”
Jokowi mengaku belum mengetahui nilai dana CSR 7 perusahaan yang telah meneken nota kesepahaman hari ini. Dia memastikan kerjasama itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
”Nanti lah di awal tahun nanti kami baru mulai melihat itu. Tapi saya mau gerakkan sampai akhir tahun ini misalnya penataan taman, penataan kampung-kampung yang kita berikan prioritas,” ujarnya.
Dana yang masuk dari perusahaan melalui CSR itu akan disinkronkan dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah provinsi bersama DPRD. Jokowimengungkapkan, perusahaan yang ikut berpartisipasi itu tidak hanya BUMD, tetapi ada BUMN serta perusahaan swasta.
”Memang kami mau gerakan, polanya harus terdesain apa yang mau dikerjakan. Jangan semua dikerjakan. Misalnya, pergerakan uang banyak sekali, tapi penggunaannya tidak fokus, tidak tepat nanti juga dimarahi orang,” ujarnya.
Jokowi juga belum memutuskan bagaimana mekanisme penyaluran dana itu dalam pelaksanaan program. Apakah proyek itu mau dimasukkan dalam program dinas pertamanan ataukah dinas perumahan. ”Nanti polanya mau saya buat, apakah mau lewat satu dinas supaya mengontrolnya lebih mudah.”
Besaran CSR berdasarkan aturan, 2 persen dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak. Potensi dana CSR di DKI mencapai Rp14,1 triliun, terbagi atas CSR dari BUMN Rp5,4 triliun dan perusahaan swasta sebesar Rp8,7 triliun.
Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Novizal, menyatakan selama satu tahun ke depan sebanyak 35 kampung di DKI Jakarta akan ditata sesuai permintaan warga kampung setempat.
"Saat ini masih menyesuaikan anggaran dari Dewan. Kalau sudah diputuskan besaran anggarannya berapa, baru diketahui jumlah kampungnya. Saat ini masih kisaran 30-35 kampung," ujar Novizal.
Mengenai kampung mana saja yang akan dibangun, Novizal belum bisa menyebutkan. Sebab, kata dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 hanya ditulis jumlah kampung yang akan ditata tanpa menyebutkan posisi kampungnya.
Untuk menentukan kampung mana saja yang akan ditata, dinas perumahan akan menerima usulan dari kelompok masyarakat. "Setelah diusulkan selanjutnya akan dievaluasi apakah kampung tersebut memang membutuhkan penataan. Kalau lolos proses evaluasi, maka baru ditentukan," kata dia.
Bila jumlah kampung yang diusulkan cukup banyak, selain dievaluasi maka akan diterapkan sistem undian untuk kampung mana saja yang akan ditata. "Misalnya yang mengajukan sampai 100 kampung, maka akan dilakukan pengundian, 30 kampung saja yang akan ditata," kata Novizal.
Dia menjelaskan, salah satu syarat kampung yang akan ditata adalah yang tidak bermasalah. "Siapa saja boleh mengajukan, asal kepemilikan tanah dan gedung tersebut jelas. Artinya milik pribadi, bukan lahan sengketa," ujarnya.
No comments:
Post a Comment