Presiden Mesir Mohamed Mursi membantah bahwa dirinya telah menerbitkan dekrit otoriter yang akan melanggengkan kekuasaannya. Dekrit diperlukan demi dipercepatnya upaya reformasi dan menggerus pengaruh antek Husni Mubarak di Mesir.
Dalam dekrit tersebut, Mursi menjamin perlindungan hukum bagi parlemen, yang didominasi dari partai pemenang Pemilu, yang ditugaskan membuat konstitusi baru. Maksudnya, mereka bebas dari gugatan apapun terkait penyusunan konstitusi.
Perlindungan yang sama juga diberikan kepada para politisi yang duduk di majelis tinggi. Dekrit itu juga memberi wewenang baru kepada presiden, yang membuat dia bisa langsung memecat jaksa agung era Mubarak untuk diganti dengan yang baru. Dekrit ini tidak bisa diganggu-gugat selama enam bulan ke depan, atau sampai konstitusi baru dihasilkan.
"Tujuan dekrit ini, salah satunya adalah menciptakan imparsialitas dan menghindari politisasi pengadilan. Presiden menekankan bahwa dekrit ini hanya sementara, tidak dimaksudkan untuk mengkonsentrarikan kekuasaan," tulis pernyataan kantor kepresidenan pada Minggu, 25 November 2012, dilansir CNN.
Gambaran revolusi Mesir yang menggulingkan Mubarak kembali terulang. Ratusan orang menggelar tenda di Lapangan Tahrir, pusat revolusi Kairo, selama tiga hari terakhir menentang dekrit Mursi tersebut.
Ratusan orang menentang dekrit yang dinilai akan menciptakan "Husni Mubarak baru" tersebut. Pekan lalu, lebih dari 500 orang terluka saat terjadi bentrok antara polisi dan demonstran di Kairo. Seorang anggota Ikhwanul Muslimin tewas dan 60 terluka saat kantor mereka di kota Damanhour diserang oleh penentang Mursi.
Selasa besok, pendukung dan penentang Mursi akan menggelar demo besar-besaran. Dikhawatirkan, demo ini akan memicu bentrokan parah antara kedua kubu
No comments:
Post a Comment