Komisaris HAM PBB Kritisi Diskriminasi di Indonesia. Dia bertemu dengan perwakilan Ahmadiyah, Syiah dan Kristen di Jakarta.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay mengaku prihatin dan khawatir atas maraknya praktik diskriminasi di Indonesia. Pada kunjungannya ke Jakarta pekan ini, Pillay mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan secepatnya untuk mengatasi masalah ini.

Berbicara pada konferensi pers di kantor PBB Jakarta, Selasa sore, 13 November 2012, Pillay mengatakan selama dua hari kunjungannya, dia telah bertemu para perwakilan dari kelompok Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan aliran kepercayaan. Dalam pertemuan tersebut, Pillay mengaku terkejut mendengar tindakan diskriminatif yang mereka terima.

"Saya terkejut mendengar adanya tindak kekerasan, penyerangan, pengusiran paksa, penolakan pengakuan kartu identitas, dan bentuk diskriminasi lainnya terhadap mereka," kata Pillay.

Paling membuatnya terkejut, kata dia, adalah kesaksian bahwa ada pejabat pemerintahan yang mendukung aksi diskriminasi tersebut. Hal ini, lanjutnya, terjadi di Bogor saat pemerintah daerah menolak membuka segel Gereja Yasmin padahal Mahkamah Agung telah memerintahkannya.

"Dalam Konstitusi Indonesia dikatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan melaksanakan ibadah agama pilihan mereka. Indonesia adalah negara yang kaya budaya dan sejarah terkait keberagaman dan toleransi. Indonesia berisiko kehilangan ini semua jika tidak segera dilakukan tindakan tegas," kata Pillay.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Pillay menyarankan agar pemerintah Indonesia segera mengamandemen atau menghapuskan Undang-undang Penodaan Agama tahun 1965, keputusan menteri tahun 1969 dan 2006 soal pendirian rumah ibadah, dan Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 soal Ahmadiyah.

Kendati banyak tindakan diskriminasi yang terjadi, demokrasi Indonesia telah berkembang sangat pesat sejak transisi tahun 1998. Hal ini, ujar Pillay, dapat menjadi contoh bagi negara lain yang tengah melalui masa-masa transisi. Peran Indonesia melalui ASEAN dan OKI juga sangat besar dalam meningkatkan perlindungan HAM.

"Indonesia menunjukkan harapan yang besar, dari masa kegelapan menuju demokrasi. Saya menawarkan pemerintah Indonesia bantuan saya untuk mempromosikan HAM dan praktik-praktiknya," kata Pillay.

Ini adalah kunjungan Pillay yang pertama ke Jakarta. Sebelumnya pekan lalu, dia ikut serta dalam Bali Democracy Forum ke-5 di Nusa Dua. Selain bertemu perwakilan masyarakat, Pillay juga bertemu Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, enam hakim di Mahmakamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung.