Tuesday, 6 November 2012

Studi Kelayakan Jembatan Sunda Dibuat BUMN?

Pemerintah kembali mengeluarkan wacana baru terkait pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Selat Sunda. Kali ini, pemerintah mempertimbangkan untuk mengarahkan perusahaan pemerintah guna menangani studi kelayakan pembangunan proyek Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda.
Jembatan Selat Sunda
Wacana tersebut disampaikan Dewan Pengarah KSISS yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, Selasa, 6 November 2012.

"Ini yang sedang kami rapikan, apakah akan memberikan penugasan kepada BUMN, dengan tetap mengikutsertakan inisiator atau tender," ujar Hatta.

Hatta menjelaskan, pelibatan BUMN dalam studi kelayakan proyek yang diperkirakan menelan dana investasi hingga ratusan triliun rupiah tersebut agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperkuatnya, pemerintah juga bakal menggelar tender untuk proyek tersebut.

Pemerintah kembali menegaskan, pembiayaan proyek KSISS tidak akan menggunakan dana pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Langkah ini dimaksudkan agar kondisi fiskal pemerintah takkan terbebani.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dedy Supriadi Priatna, menambahkan, pihak pemrakarsa atau inisiator yaitu PT Graha Banten Lampung Sejahtera, akan tetap dilibatkan dalam proyek tersebut. Keterlibatan mereka tak harus mempertimbangkan pihak-pihak yang akan memenangi tender.

"Dikerjakan oleh siapa pun, tapi inisiator tetap dilibatkan," tambahnya.

Hal senada disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Menurut dia, keterlibatan inisiator tetap dipertahankan karena dasar hukum yang dipakai pemerintah untuk proyek itu tidak mengalami revisi.
Sebelumnya, muncul keinginan dari Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, agar pemerintah merevisi dasar hukum pengembangan proyek KSISS. 

No comments:

Post a Comment