Presiden Mesir Mohamed Mursi mengeluarkan dekrit baru yang mengundang kecaman banyak pihak. Perintah baru itu dianggap para pengritiknya sebagai cara mengulangi rezim otoriter Hosni Mubarak, yang tahun lalu terguling oleh revolusi rakyat.
Menurut kantor berita Reuters, perintah baru itu diumumkan pemerintah Mesir pada Kamis waktu setempat. Dekrit ini muncul saat masyarakat internasional tengah memuji peran Mursi dalam memelopori gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah delapan hari berperang di Jalur Gaza.
Ada beberapa hal penting di dalam dekrit Mursi, yang terpilih melalui pemilu demokratis pertama di Mesir setelah 30 tahun era otoriter Mubarak. Salah satunya adalah memerintahkan penyidangan kembali para pejabat era Mubarak di pengadilan, karena mereka bertanggungjawab atas kekerasan selama revolusi rakyat awal tahun lalu.
Namun, bagian lain dari isi dekrit itu terkesan kontroversial. Salah satunya, menjamin perlindungan hukum bagi parlemen, yang didominasi dari partai pemenang Pemilu, yang ditugaskan membuat konstitusi baru. Maksudnya, mereka bebas dari gugatan apapun terkait penyusunan konstitusi.
Perlindungan yang sama juga diberikan kepada para politisi yang duduk majelis tinggi, yang didominasi oleh para sekutu dekat Presiden Mursi. Dekrit tersebut juga memberi wewenang baru kepada presiden, yang membuat dia bisa langsung memecat jaksa agung era Mubarak untuk diganti dengan yang baru.
Selain itu, menurut dekrit tersebut, semua keputusan yang diambil Presiden Mursi tidak dapat diganggu-gugat secara hukum hingga pemilu parlemen baru. Dekrit ini disebut sebagai langkah untuk memecah kebuntuan politik. Pasalnya, para anggota parlemen merasa tidak bisa secara efektif membuat konstitusi baru lantaran sering digugat sejumlah kalangan terkait soal legalitas.
"Ini adalah langkah revolusioner dan populer," kata Mahmoud Ghozlan, juru bicara kelompok Ikhwanul Muslimin. Sempat dinyatakan terlarang oleh rezim Mubarak, kelompok itu memberi pengaruh besar bagi dua partai politik papan atas Mesir saat ini, termasuk yang mendukung Mursi sebagai presiden baru Mesir.
Menurut kantor berita Reuters, perintah baru itu diumumkan pemerintah Mesir pada Kamis waktu setempat. Dekrit ini muncul saat masyarakat internasional tengah memuji peran Mursi dalam memelopori gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah delapan hari berperang di Jalur Gaza.
Ada beberapa hal penting di dalam dekrit Mursi, yang terpilih melalui pemilu demokratis pertama di Mesir setelah 30 tahun era otoriter Mubarak. Salah satunya adalah memerintahkan penyidangan kembali para pejabat era Mubarak di pengadilan, karena mereka bertanggungjawab atas kekerasan selama revolusi rakyat awal tahun lalu.
Namun, bagian lain dari isi dekrit itu terkesan kontroversial. Salah satunya, menjamin perlindungan hukum bagi parlemen, yang didominasi dari partai pemenang Pemilu, yang ditugaskan membuat konstitusi baru. Maksudnya, mereka bebas dari gugatan apapun terkait penyusunan konstitusi.
Perlindungan yang sama juga diberikan kepada para politisi yang duduk majelis tinggi, yang didominasi oleh para sekutu dekat Presiden Mursi. Dekrit tersebut juga memberi wewenang baru kepada presiden, yang membuat dia bisa langsung memecat jaksa agung era Mubarak untuk diganti dengan yang baru.
Selain itu, menurut dekrit tersebut, semua keputusan yang diambil Presiden Mursi tidak dapat diganggu-gugat secara hukum hingga pemilu parlemen baru. Dekrit ini disebut sebagai langkah untuk memecah kebuntuan politik. Pasalnya, para anggota parlemen merasa tidak bisa secara efektif membuat konstitusi baru lantaran sering digugat sejumlah kalangan terkait soal legalitas.
"Ini adalah langkah revolusioner dan populer," kata Mahmoud Ghozlan, juru bicara kelompok Ikhwanul Muslimin. Sempat dinyatakan terlarang oleh rezim Mubarak, kelompok itu memberi pengaruh besar bagi dua partai politik papan atas Mesir saat ini, termasuk yang mendukung Mursi sebagai presiden baru Mesir.
Kritik Tajam
Namun, kebijakan baru itu langsung mengundang kritik banyak kalangan. Salah satunya adalah Mustapha Kamal Al-Sayyid, profesor ilmu politik di Universitas Kairo.
"Kebijakan-kebijakan ini akan menabur perpecahan dalam politik Mesir dan akan jauh dari upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi," kata Al-Sayyid.
Politisi senior Mohamed ElBaradei juga gusar dengan kebijakan baru itu. Menurut politisi beraliran liberal itu, dalam akunnya di Twitter, Mursi telah merampas semua kekuatan negara dan menunjuk diri sebagai firaun baru Mesir.
"Kebijakan-kebijakan ini akan menabur perpecahan dalam politik Mesir dan akan jauh dari upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi," kata Al-Sayyid.
Politisi senior Mohamed ElBaradei juga gusar dengan kebijakan baru itu. Menurut politisi beraliran liberal itu, dalam akunnya di Twitter, Mursi telah merampas semua kekuatan negara dan menunjuk diri sebagai firaun baru Mesir.
No comments:
Post a Comment