Akses Jadi Masalah Ketahanan Pangan Nasional "Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan pangan."

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang diperkirakan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2015. Ketahanan pangan nasional menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam program pembangunan nasional.

Saat ini kondisi yang mengkhawatirkan adalah semakin berkurangnya luas lahan untuk memproduksi pangan pokok akibat terjadinya alih fungsi lahan. Tak hanya itu, tingkat produktivitas pangan juga sullit dinaikkan karena keragaman jenis pangan pokok masyarakat yang sempit dan hanya bertumpu pada beras.

Ketahanan pangan nasional ke depan akan semakin rapuh apabila tidak ada perubahan pola pangan masyarakat. Untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, Indonesia perlu melaksanakan diversifikasi pangan untuk menguatkan ketahanan pangan nasional.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi permintaan dan ketergantungan bahan pokok beras. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah mengedukasi masyarakat bahwa ada bahan pangan lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai umbi-umbi lainnya.

Menurut Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim, penyediaan pangan yang cukup terjangkau oleh semua penduduk merupakan pangkal dari ketahanan pangan nasional, kesejahteraan, kesehatan, dan kecerdasan bangsa.

"Undang-undang No. 7 Tahun 1996 mengamanatkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup dari segi jumlah dan mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, aktif, dan produktif," kata Lukman Hakim, saat ditemui di acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X Tahun 2012, di LIPI, Jakarta, 20 November 2012.

Ia menambahkan, sejumlah studi menunjukkan walaupun ketersediaan pangan di tingkat nasional mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga, dan individu. "Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena keterbatasan akses terhadap pangan," ujarnya.

Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan juga harus menekankan status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal juga harus dikembangkan dan diselaraskan dengan perkembangan modernisasi agar lebih mudah.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu sentuhan teknologi, kreativitas, peran serta kelembagaan pangan, dan dukungan kebijakan.

"Kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemantapan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kearifan lokal memerlukan adanya sinergi dan harmonisasi antar stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah daerahn swasta, petani, dan masyarakat) sehingga setiap kebijakan yang dijalankan dapat diimplementasikan dengan baik," ujar Lukman Hakim.