"Rencananya, sistem online penimbangan dengan dilengkapi CCTV ini akan dilaksanakan pada 2013," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Baruna, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 8 November 2012.
Eko menjelaskan, pemberlakuan sistem online berikut CCTV itu nantinya menjadi kewajiban operator penimbangan TPA Bantargebang yang baru. Alat itu akan ditenderkan awal tahun mendatang.
Dia mengatakan, transparansi penimbangan itu sebenarnya sudah berlangsung selama dua tahun, namun wakil gubernur menginginkan transparansi agar lebih diperketat.
Dia mengatakan, transparansi penimbangan itu sebenarnya sudah berlangsung selama dua tahun, namun wakil gubernur menginginkan transparansi agar lebih diperketat.
Transparansi itu, berupa penggunaan sistem komputerisasi dan sudah menggunakan alat bukti penimbangan berupa struk oleh operator penimbangan PT Sucofindo. "Transparansi itu sudah berlangsung dua tahun, tapi Wagub menginginkan lebih ketat, dan itu akan kita tindak lanjuti tahun depan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini rata-rata harian penimbangan sampah mencapai 6.000-6.500 ton per hari. Basuki menjelaskan, sistem online yang dilengkapi dengan CCTV merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI terkait transparansi anggaran. "Sistem online ini untuk memastikan penggunaan anggaran dijalankan dengan tepat, tidak ada pemborosan dan efisiensi anggaran," katanya.
Penggunaan sistem online dalam menganalisa dan mengawasi penggunaan dan pemasukan anggaran akan berlaku juga untuk parkir, hotel dan sejumlah sumber pemasukan lainnya.
Ia menegaskan transparansi anggaran sampai satuan unit akan dipublikasikan dalam waktu dekat di laman milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hasil Efisiensi APBD itu mencapai 25 persen dan transparansinya akan dilakukan sampai satuan unit dan akan ditampilkan di laman pemprov DKI," tuturnya.
Ia mengungkapkan, saat ini rata-rata harian penimbangan sampah mencapai 6.000-6.500 ton per hari. Basuki menjelaskan, sistem online yang dilengkapi dengan CCTV merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI terkait transparansi anggaran. "Sistem online ini untuk memastikan penggunaan anggaran dijalankan dengan tepat, tidak ada pemborosan dan efisiensi anggaran," katanya.
Penggunaan sistem online dalam menganalisa dan mengawasi penggunaan dan pemasukan anggaran akan berlaku juga untuk parkir, hotel dan sejumlah sumber pemasukan lainnya.
Ia menegaskan transparansi anggaran sampai satuan unit akan dipublikasikan dalam waktu dekat di laman milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Hasil Efisiensi APBD itu mencapai 25 persen dan transparansinya akan dilakukan sampai satuan unit dan akan ditampilkan di laman pemprov DKI," tuturnya.
No comments:
Post a Comment