Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan dengan Perusahaan Gas Negara dan Pertamina terkait ketersediaan bahan bakar gas untuk transportasi publik di Ibukota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan Pemprov DKI berniat untuk membangun SPBG pada setiap koridor Transjakarta untuk meningkatkan pelayanan moda transportasi massal warga Jakarta.
"Kami mau rapatkan. Tadi sih kami sudah bisik-bisik dengan Ibu Dirut Pertamina, dan PGN. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas harus ditambah, kami memang mengarah kesitu," ujar Basuki di Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 6 Desember 2012.
"Kami harapkan minimal setiap koridor Transjakarta itu ada satu SPBG. Sekarang kan Daan Mogot sudah enak nih, kalau koridor yang lain kan jauh. Kalau setiap koridor ada satu, dekat masuknya, penumpang jadi tidak numpuk. Konsepnya seperti itu. Kalau ada 15 koridor, ada 15 SPBG," ucapnya.
Menurut Ahok, sapaannya, upaya penambahan SPBG ini akan dipercepat. Ia menyadari pemanfaatan BBG untuk transportasi ke depannya akan meningkat, sedangkan kendala selama ini adalah kurangnya supply.
"Ke depannya kami akan gunakan pipanisasi. Mereka sudah mau ada finalisasi, tapi selalu ada masalah apa gitu. Makanya kami mau anggarkan, kami mau tarik melalui pipanisasi," kata dia.
Transjakarta terancam meninggalkan bahan bakar gas yang ramah lingkungan, dan kembali menggunakan bahan bakar solar. Ini disebabkan kurangnya ketersediaan SPBG di beberapa wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Industri dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan Pemprov DKI berusaha keras untuk konsisten menggunakan BBG pada armada Transjakarta. Karena itu, instansinya akan mengusulkan penambahan SPBG di tiga lokasi di wilayah DKI tahun depan.
"Kami mau rapatkan. Tadi sih kami sudah bisik-bisik dengan Ibu Dirut Pertamina, dan PGN. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas harus ditambah, kami memang mengarah kesitu," ujar Basuki di Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 6 Desember 2012.
"Kami harapkan minimal setiap koridor Transjakarta itu ada satu SPBG. Sekarang kan Daan Mogot sudah enak nih, kalau koridor yang lain kan jauh. Kalau setiap koridor ada satu, dekat masuknya, penumpang jadi tidak numpuk. Konsepnya seperti itu. Kalau ada 15 koridor, ada 15 SPBG," ucapnya.
Menurut Ahok, sapaannya, upaya penambahan SPBG ini akan dipercepat. Ia menyadari pemanfaatan BBG untuk transportasi ke depannya akan meningkat, sedangkan kendala selama ini adalah kurangnya supply.
"Ke depannya kami akan gunakan pipanisasi. Mereka sudah mau ada finalisasi, tapi selalu ada masalah apa gitu. Makanya kami mau anggarkan, kami mau tarik melalui pipanisasi," kata dia.
Transjakarta terancam meninggalkan bahan bakar gas yang ramah lingkungan, dan kembali menggunakan bahan bakar solar. Ini disebabkan kurangnya ketersediaan SPBG di beberapa wilayah Jakarta.
Kepala Dinas Industri dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso, mengatakan Pemprov DKI berusaha keras untuk konsisten menggunakan BBG pada armada Transjakarta. Karena itu, instansinya akan mengusulkan penambahan SPBG di tiga lokasi di wilayah DKI tahun depan.
Menurut Andi, saat ini hanya ada lima SPBG yang beroperasi di Jakarta. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengisian BBG bagi armada Transjakarta yang jumlahnya ratusan.
"Tiga SPBG siap operasi, itu yang kami usulkan. Tapi bahan bakar gas-nya belum terdistribusi dari Pertamina. Rencananya ex lahan depo B di UKI-Cililitan, terminal Kalideres, Tanah Merdeka. Itu lahan milik Pemprov," terangnya.
Tiga lokasi SPBG yang akan dibuka tahun depan tersebut, kata Andi, anggarannya diambil dari APBD 2013. "Anggaran kira-kira Rp35 miliar per satu SPBG. Koordinasi sama pemerintah pusat," ujarnya.
"Tiga SPBG siap operasi, itu yang kami usulkan. Tapi bahan bakar gas-nya belum terdistribusi dari Pertamina. Rencananya ex lahan depo B di UKI-Cililitan, terminal Kalideres, Tanah Merdeka. Itu lahan milik Pemprov," terangnya.
Tiga lokasi SPBG yang akan dibuka tahun depan tersebut, kata Andi, anggarannya diambil dari APBD 2013. "Anggaran kira-kira Rp35 miliar per satu SPBG. Koordinasi sama pemerintah pusat," ujarnya.
No comments:
Post a Comment