Departemen Kehakiman AS juga mengajukan tuntutan tiga karyawan BP sehubungan dengan kecelakaan tersebut. "Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam hal jumlah uang, fakta, bahwa perusahaan dan individu dikenakan tuduhan juga," ujar Jaksa Agung Eric H. Holder Jr dalam sebuah konferensi pers di New Orleans pada Kamis waktu setempat, seperti yang dikutip The New York Times.
Pemerintah AS mengatakan kelalaian BP dalam eksplorasi menyebabkan ledakan, menenggelamkan rig dan melepaskan semburan minyak berlangsung selama berbulan-bulan sepanjang Gulf Coast. Perusahaan ini awalnya mencoba menutupi tingkat keparahan tumpahan, menyebabkan kesimpang siuran atara Kongres dan investor mengenai seberapa cepat kebocoran minyak selesai, berdasarkan biaya yang diumumkan.
Hukuman itu tidak menghilangkan potensi hukuman yang lainnya. Perusahaan bisa berutang sebanyak US$21 miliar dalam denda polusi di bawah Undang-Undang Air Bersih jika ditemukan kelalaian.
Berdasarkan kesepakatan dengan Departemen Kehakiman, BP akan membayar US$4 miliar. Jumlah itu termasuk US$1,256 miliar denda pidana, US$2,394 miliar untuk National Fish and Wildlife Fondation untuk upaya perbaikan dan US$350 juta kepada National Academy of Sciences. Denda pidana itu adalah salah satu yang terbesar oleh Amerika Serikat terhadap korporasi.
BP juga setuju membayar US$525 juta untuk penyelesaian tuduhan dari Securities and Exchange Commission (Badan Pengawas Pasar Modal AS), yang menyebabkan kesimpang siuran kepada investor terkait aliran minyak dari sumur. Selain itu perusahaan juga mengajukan empat tahun pengawasan pemerintah terkait praktik keselamatan.
"Kami semua di BP sangat menyesal atas kehilangan tragis akibat kecelakaan itu, dan dampak dari tumpahan pada kawasan Gulf Coast," ujar Chief Executive BP, Robert W. Dudley. "Kami meminta maaf atas peran kami dalam kecelakaan itu, resolusi dengan pemerintah AS mencerminkan kami telah bertanggung jawab atas tindakan kita," tambahnya.
No comments:
Post a Comment