Enam PR Jokowi Buat Masyarakat Jakarta. Masalahnya mulai dari sampah sampai tawuran antar warga

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengumpulkan puluhan ribu pejabat RT, RW, PKK, dan elemen masyarakat Ibukota. Dalam pertemuan tersebut, pria yang biasa disapa Jokowi tersebut menyampaikan temuan-temuannya pada saat berkunjung ke lapangan.

"Saya berkunjung ke kampung-kampung itu bukan apa-apa. Kerja lapangan itu diperlukan guna membangun Jakarta," kata Jokowi di Istora Senayan, Minggu 2 Desember 2012.

Jokowi memaparkan, sedikitnya ada enam temuan yang dia minta jadi pekerjaan rumah seluruh elemen masyarakat Jakarta.

Pertama, kerja bakti yang dilakukan mulai dari tingkatan RT sampai dinas terkait harus rutin dilakukan guna mengatasi masalah sampah.

"Mulai dari selokan hingga kali besar harus sama-sama dijaga. Sekitar 30 persen dari 6.000 ton sampah DKI, atau 2.000 ton, masuk ke selokan kecil-kecil. Gimana mau tidak banjir," tambahnya.

Kedua, pelestarian taman-taman kota di Jakarta. Jokowi menilai taman, khususnya di pelosok Jakarta, tidak dirawat sehingga fungsinya tidak maksimal.

Selain itu, taman juga disalahgunakan pedagang kaki lima dan gelandangan kota. "Jadi RT/RW itu harus mengkoordoinir warganya. Tidak perlu sumbangan uang, tanaman saja bisa," tambahnya.

Ketiga, maraknya corat-coret di fasilitas umum. Jika dibiarkan, hal ini mencoret citra Jakarta sebagai Ibukota Indonesia. "Di papan di corat-coret, jembatan dicorat-coret, pipa air juga di corat coret. Apa yang tidak dicorat-coret ini harus di selesaikan," ungkapnya.

Keempat, banyaknya elemen--baik organisasi masyarakat, partai politik dan lainnya--yang memasang spanduk atau umbul-umbul liar di jalan. MenurutJokowi itu harus diatur dengan tegas.

Bukan menyisakan kebaikan, spanduk liar ini hanya menyisakan sampah-sampah dan tiang-tiang bambu tak bertuan. Ujung-ujungnya, merusak pemandangan jalan-jalan di Jakarta. "Yang seperti ini tidak bisa diberikan toleransi, namun kita beri ruang," tegasnya.

Kelima, pengalihfungsian fasilitas-fasilitas umum seperti halte. Menurutnya, pejabat daerah setempat harus segera menegur pihak-pihak yang menyalahgunakan itu.

Jika tidak, terlanjur dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima dan upaya penanganannya akan berat. "Pakai surat tertulis kalau tidak bisa panggil Satpol PP. Tapi Satpol PP-nya juga harus tegas tapi tidak boleh kasar," ucapnya.

Keenam, yang harus diperhatikan para pejabat RT/RW adalah tawuran warga.Jokowi menilai tawuran ini bisa dicegah jika direspons cepat pejabat setempat. "Kalau sudah apinya panas peredamnya sulit. Misalnya di Cilincing kemarin. Harus ditangani."