Pemerintah Israel mengatakan tidak akan membayarkan pajak yang menjadi pemasukan Otoritas Palestina di Tepi barat pada bulan ini. Ini dilakukan Israel sebagai balasan atas diterimanya proposal kenaikan status Palestina di PBB Kamis lalu.
Israel beralasan, upaya Palestina di PBB telah melanggar perjanjian damai sementara kedua negara. Menurut perjanjian tersebut, Israel setiap bulannya harus membayarkan pajak cukai dan penghasilan kepada Palestina sebesar US$100 juta (Rp959 miliar).
Padahal, uang ini diperlukan oleh pemerintah Palestina yang sedang kesulitan finansial untuk membayarkan gaji pegawai negeri. Pejabat senior Palestina, Yasser Abed Rabbo, mengatakan Israel adalah "pembajak dan pencuri" dengan tidak menyerahkan uang itu.
Menteri Keuangan Israel Yuval Steinitz mengatakanuang pajak bulan ini akan digunakan untuk membayar utang Palestina terhadap mereka. Palestina berutang US$200 juta kepada perusahaan listrik Israel.
"Bulan ini saya tidak akan memberikan uang itu pada Palestina. Saya akan menggunakannya untuk membayarkan utang Palestina terhadap Perusahaan Listrik Israel dan organisasi lainnya," kata Steinitz, dilansir Reuters.
Peningkatan status Palestina dari "entitas" menjadi "negara non-anggota" melalui pemungutan suara berakhir gemilang pekan ini. Sebanyak 138 negara mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara.
Israel yang keki langsung mengumumkan akan mendirikan lebih dari 3.000 pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Rencana Israel ini mendapatkan kecaman dari negara-negara sekutunya, seperti Amerika Serikat dan Inggris.
No comments:
Post a Comment