Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merenegosiasi perjanjian pinjaman proyek Mass Rapid Transit (MRT) dengan pemerintah pusat danJapan International Cooperation Agency (JICA), karena penjanjian tersebut dinilai merugikan Pemprov DKI.
Gubernur DKI, Joko Widodo, mengatakan akan menyampaikan niat renegosiasi itu kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Selasa, 4 Desember 2012.
Gubernur DKI, Joko Widodo, mengatakan akan menyampaikan niat renegosiasi itu kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Selasa, 4 Desember 2012.
“Masak mentang-mentang minjemin uang, lalu seenaknya. Saya tidak mau. Biar masyarakat tahu kontraktornya siapa, pinjamanannya gimana. Maka itu saya yang akan renegoisasi,” kata Jokowi di Jakarta, Minggu 2 Desember 2012.
Menurut Jokowi, beban investasi yang ditanggung Pemrov DKI seharusnya lebih kecil ketimbang beban yang ditanggung pemerintah pusat. “Saat ini, beban investasi yang ditanggung pemerintah pusat 42 persen, dan pemerintah provinsi 52 persen. Masak pemerintah pusat malah lebih rendah? Ya harus lebih tinggi dong,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak menekan Pemrov DKI soal MRT, karena seluruh proses harus dilakukan secara hati-hati sehingga akan memberikan kebaikan bagi masyarakat, bukan pihak lain. “Jangan yang enak malah Jepang dan pemerintah pusat,” kata Jokowi.
Apapun, Jokowi menjamin renegosisasi perjanjian pinjaman MRT ini akan rampung bulan ini. Ia mengatakan, renegoisasi harus dilakukan secara tegas meskipun proyek MRT mendesak untuk direalisasikan karena menjadi salah satu solusi masalah kemacetan di Jakarta.
“Kalau pemimpin tidak berani ambil risiko, tidak usah jadi pemimpin. Saya tahu risiko-risikonya. Kalau dalam keputusan saya, saya tidak ambil 100 rupiah pun, kenapa harus takut?” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, beban investasi yang ditanggung Pemrov DKI seharusnya lebih kecil ketimbang beban yang ditanggung pemerintah pusat. “Saat ini, beban investasi yang ditanggung pemerintah pusat 42 persen, dan pemerintah provinsi 52 persen. Masak pemerintah pusat malah lebih rendah? Ya harus lebih tinggi dong,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat tidak menekan Pemrov DKI soal MRT, karena seluruh proses harus dilakukan secara hati-hati sehingga akan memberikan kebaikan bagi masyarakat, bukan pihak lain. “Jangan yang enak malah Jepang dan pemerintah pusat,” kata Jokowi.
Apapun, Jokowi menjamin renegosisasi perjanjian pinjaman MRT ini akan rampung bulan ini. Ia mengatakan, renegoisasi harus dilakukan secara tegas meskipun proyek MRT mendesak untuk direalisasikan karena menjadi salah satu solusi masalah kemacetan di Jakarta.
“Kalau pemimpin tidak berani ambil risiko, tidak usah jadi pemimpin. Saya tahu risiko-risikonya. Kalau dalam keputusan saya, saya tidak ambil 100 rupiah pun, kenapa harus takut?” kata Jokowi.
No comments:
Post a Comment